Berita kaum Tani : Bandung 11 September 2014
Seribu petani sayuran dari pengalengan Kabupaten Bandung, akan datang ke Jakarta dan akan membawa keluarganya, hal ini disampaikan oleh Sutarman Ketua Anak Cabang Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) seusai memimpin rapat akbar persiapan peringatan Hari Tani Nasional yang digelar di lahan pertanianya.
Pasalnya selain masalah perampasan tanah, petani Jawa Barat seperti kami di Kec. Pengalengan ini makin tercekik oleh mahalnya biaya produksi pertanian, harga bibit sekarang Naik, harga pupuk naik, begitu juga dengan harga obat, contoh harga bibit sawi putih sebelumnya Rp. 35.000/psc menjadi Rp.40.000/pcs, Begitu juga dengan harga bibit kentang sebelumnya Rp. 8.000,- naik menjadi Rp. 13.000,-, kenaikan harga bibit ini hampir terjadi disemua jenis tanaman sayuran yang rata-rata kenaikanya antara 15% sampai 45%. Kenaikan juga terjadi pada harga pupuk sekitar 20%, ini terjadi pada pupuk urea yang sebelumnya Rp. 100.000,- naik menjadi Rp. 120.000,-/50 kg. yang lebih menjengkelkan lagi ketika kami butuh pupuk, tapi kami tidak bisa mendapatkan, para penjual bilangnya sedang langka, anehnya kelangkaan terjadi ketika petani sedang membutuhkan.
Lanjut Tarman, mahlnya biaya produksi menyebabkan banyak petani ketikan akan menanam harus rela mengambil terlebih dahulu dari "Bandar", sesungguhnya cara ini semakin mengencet petani, sebab jika seluruh kebutuhan, mulai dari bibit, pupuk, obat harus semau dari bandar, dan jika mengambil dari bandar maka petani terikat untuk menjual hasil panennya ke bandar, dan kondisi ini sesungguhnya sangat tidak adil dan merugikan petani sebab harga bibit, pupuk dan obat yang diambil dari bandar harus dibayar lebih tinggi 10% dari harga pasar dan harga panen dihargai 10 % lebih rendah dari harga umum. Karenanya kami akan datang ke Jakarta untuk menuntut kepada pemerintahan baru nanti agar memberikan sudbidi dan melindungi petani dengan menetapkan harga yang baik. Sebab jika terus-terusan seperti ini kami akan semakin sulit untuk bertahan hidup belum lagi nanti kalau BBM dinaikan.
Akibat dari tingginya biaya produksi dan rendahnya harga panen, maka tidak sedikit petani yang merugi, satu contoh kang isep petani sayur yang menanan tomat, karena lahanya yang sempit hanya mampu untuk ditanami 7000 pohon, total biaya keseluruhan sebanyak Rp. 15.000.000,- selama 4 bulan penghasilanya mencapai Rp. 22.000.000,- artinya dari modal produksi dengan hasil panen selisih Rp. 7.000.000,- dengan demikian jika dihitung rata-rata pengahsila sebulan tidak lebih dari Rp. 1.750.000,- tetapi ini tidak menghitung harga tenaga kerja, padahal kang Isep menanan tomat dikerjakan oleh dirinya dan 4 (empat) orang keluarganya, maka sesungguhnya kang isep mengalami kerugian sebab jika kita hitung harga tenaga kerja untuk 5 orang selama 4 bulan tidak kurang dari Rp. 11.250.000,- artinya kang Isep mengalami kerugian sebesar Rp. 4.250.000.
Ditempat berbeda Rahmat, Sekertaris jenderal Aliansi gerakan Reforma Agraria (AGRA) membenarkan adanya rencana untuk menggelar aksi di Jakarta, selain dari pengalengan, aksi ini juga akan diikuti oleh para petani dari berbagai daerah seperti, Bogor, Banten dan Cirebon. Lebih lanjut Rahmat menyampaikan bahwa aksi serupa akan digelar di berbagai Propinsi dan Kabupaten, mulai dari NTB, Buol, Palu, Bulukumba, Makasar, Jawa Timur, Semarang, Wonosobo, Lampung, Jambi, Riau, Medan, Palangkaraya, Pontianak.
Rahamat, menambahkan aksi demonstrasi kali ini untuk menunjukan bahwa apa yang dilaporkan oleh SBY dalam pidato kenegaraanya yang terakhir lalu adalah kebohongan dan untuk penciteraan semat, pasalnya selama sepuluh tahun pemerintahan SBY, makin banyak kaum tani kehilangan tanah dan makin banyak petani yang menjadi korban akibat semakin meluasnya konflik agraria, setidaknya
Selain itu, kami juga ingin mengingatkan kepada Jokowi-JK, jika akan tetap melanjutkan pemerintahan SBY maka passti akan menghadapi kaum tani yang mengantarkanya dalam pemenangan Pilpres yang lalu. Karenanya kami mendesak kepada pemerintahan Jokowi-JK mendatang untuk meninjau dan mengamandemen seluruh regulasi yang dibuat selama pemerintahan SBY yang mendukung perampasan tanah, kami juga menuntut dilakukannya peninjauan lembaga dan kementerian yang karena kewenangannya banyak melakukan perampasan tanah, seperti kementerian kehutanan, BPN, dan secara khusus perhutani karena kewenangan yang dimiliki berlebihan mengakibatkan tumpangtindihnya kebijakan yang memicu terjadinya konflik.
Pemerintahan Jokowi-JK kedepan juga harus mengambil sikap yang berani untuk meninjau dan bilaperlu menarik berbagai kesepakatan ditingkat Internasional yang merugikan petni dan menghancurkan pertanian di Indonesia. MP3EI yang merupakan mega proyek pemerintahan SBY, harus dihentikan karena hanya akan menimbulkan masalah perampasan tanah dan konflik agraria. Begitu juga berbagai perjanjian perdagangan yang merugikan bangsa harus ditinjau dan bila perlu menyatakan keluar dari perjanjian-perjanjian seperti WTO, AFTA, dan lainya.#
Tidak ada komentar:
Posting Komentar