 |
| Staf Khusus Seskab Jaleswari Pramodhawardani menerima dokumen dari wakil warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di kantornya/setkab.go.id |
Jakarta, Rabu 21 Januari 2015, empat orang perwakilan warga desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat menemui Sekretaris Kabinet Kerja Jokowi-JK. Dengan didampingi oleh LBH Jakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN), warga desa Sukamulya bertemu dengan staf khusus Sekretaris Kabinet Jaleswari Pramodhawardhani.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan perihal konlik yang terjadi di Sukamulya antara warga dan TNI AU. Menurut warga, TNI AU secara sepihak telah mengklaim tanah rakyat di seluas 1000 Ha, yang didaftarkan ke Inventaris Kekayaan Negara (IKN). Kenyataanya sudah ada pembagian tanah-tanah eks-HGU NV. Cultuur Matshappij Tjikoleang yang menyatakan tanah untuk TNI AU hanya seluas 36,6 Ha.
“Kami menolak klaim TNI-AU atas tanah di desa kami yang seluas 1000 Ha. Berdasarkan sejarah dan SK-SK yang pernah dikeluarkan hanya 36,6 Ha. Dan sudah ada upaya duduk bersama antara MUSPIKA, PEMKAB, BPN kantor kabupaen Bogor, TNI AU, dan perwakilan warga pada tahun 2011-2012, namun hasilnya tidak pernah ditindak lanjuti,” ungkap Maman, salah satu warga Desa Sukamulya. Maman menambahkan akibat dari klaim sepihak oleh TNI AU sempat terjadi penembakan, kekerasan dan pengusiran terhadap warga di kampung Cibitung pada 22 Januari 2007.
Sekretaris Jendral Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rahmat Ajiguna, mengatakan surat pendaftaran IKN oleh TNI AU ilegal karena dilakukan setelah menjadi sengketa dan tidak memiliki dasar yang kuat.
Dalam pertemuan itu warga meminta agar Sekab bisa memanggil pihak-pihak terkait seperti DPR RI, Kementrian Pertahanan, Kementrian Keuangan, dan Kementrian Agraria untuk segera mencabut klaim TNI-AU atas tanah di desa Sukamulya dan menyelesaikan konflik agrarian sesuai janji presiden Jokowi ketika kampanye.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar