AGRA : Persidangan Nenek Asyani, Hukum untuk Simiskin

sumber detik.com

Jakarta Jumat (13/3/2015), Rahmat Ajiguna Sekertaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria-AGRA, menyayangkan proses pengadilan yang dilakukan terhadap Nenek Asyani (63) di PN Situbondo Jawa Timur, karena aduan dari Perum Perhutani adalah bukti hukum berlaku untuk simiskin. 

Pihak Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terlalu memaksakan proses dan sama sekali tidak melihat sisi kemanusiaan, terlebih Nenek Asyani yang telah renta harus mendekan dalam Jeruji besi, penangguhan penahanan terhadap Nenek Asyani ditolak.

Penegakkan hukum di Republik ini semakin tidak bisa dipercaya oleh rakyat, hukum tajam terhadap rakyat kecil, namun tumpul terhadap para penguasa termasuk para koruptor di Negeri ini.

Rahmat menerangkan, kriminalisasi yang dialami oleh Nenek Asyani bukan satu-satunya di lakukan oleh Perhutani, saat ini ada 2 orang di Blora Jawa Tengah mengalami nasib serupa, tindakan Perhutani ini sebenarnya untuk meneror dan menakut-nakuti masyarakat sekitar hutan atau para petani dan pemukim di sekitar hutan Jawa. 

Perhutani tidak hanya melakuka kriminalisasi, mereka juga sering menghilangkan nyawa masyarakat, dalam kurun waktu 1998-2014 sudah 74 orang ditembak dan 34 orang meninggal (Arupa). Karena proses hukum terhadap Nenek Asyani ini harus segera di hentikan dan Nenek Asyani harus segera dibebaskan dari segala tuntutan.

Keberadaan Perhutani sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat khususnya di Pulau Jawa, bahkan bagi Negara sekalipun. Sebagai penguasa tanah 2.426.206 Ha, atau 19 % dari total luas pulau Jawa perhutani hanya menghasilkan laba Rp.380 Miliar tahun 2014, 2013 sebesar Rp. 207 Milyar, laba 2012 sebesar Rp. 202 Milyar, laba 2011 sebesar Rp. 149 Milyar dan 2010 sebesar Rp. 156 Milyar. Atau sekitar Rp.156.623./ Ha di tahun 2014. Sedangkan di tangan petani satu hektar tanah dapat menghasilkan 25 jt pertahun seperti yang terjadi di Wonosobo.

Jika melihat kenyataan-kenyataan yang ada maka pemerinthan Jokowi seharusnya mengkaji ulang keberadaan perhutani dan tata kelola hutan Jawa, Pemerintah harus segera melaksanakan janjinya untuk menyelesaikan Koflik dan menjalankan land Reform sebagaiman ajanji dalam program Nawacita, selagi hal itu tidak dijalankanya oleh pemerintah, maka konflik, kriminalisasi, pembunuhan terhadap petani akan terus berlangsung, namun mereka juga akan semakin melawan pemerintah pungkas Rahmat.#