TURUNKAN HARGA SEMBAKO - WUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN....!!!

                

Belum berhenti keresahan rakyat Indonesia akibat kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kembali rakyat harus cemas dan mengencangkan ikat pinggang lebih erat lagi, akibat kenaikan harga komoditas pangan yang begitu tinggi. Rakyat terancam harus mengurangi asupan gizi dan kualitas pangan akibat harga yang tidak terbeli. Kenaikan berbagai harga pangan dipasaran sesungguhnya telah terjadi sebelum kenaikan harga BBM terutama untuk beberapa komoditas yang mengandalkan import seperti daging sapi, bawang, buah-buahan bahkan sayuran. Kenaikan harga semakin meluas ke berbagai produk pangan lainnya sejak penetapan kenaikan harga BBM.

Saat ini harga pangan telah menembus angka yang sangat fantastis hingga mayoritas rakyat Indonesia harus mengurangi konsumsinya bahkan hingga level tidak sanggup untuk membeli bebrapa jenis tertentu. Bagaimana tidak harga daging mencapai Rp.100.000-120.000/Kg, bahkan di bandung harga tembus Rp. 150.000/Kg pada tanggal 15 Juli 2013. Harga telor naik menjadi Rp. 25.000/Kg, daging ayam Rp. 34.000/Kg, harga bawang merah Rp. 63.000/Kg, cabe rawit Rp. 80.000 bahkan di daerah Sangat Kalimantan pernah mencapai Rp. 150.00/Kg, cabe kreting Rp. 70.000/Kg, harga beras juga mengalami kenaikan dari Rp. 9.100 menjadi Rp. 10.500/Kg kwalitas sedang atau medium (Data kementrian perdagangan dan data olahan lainnya). Dan tentu harga dilapangan bisa melebihi data yang ada terlebih di pedesaan, tetapi tingginya harga pangan dipasaran sama sekali tidak memiliki hubungan dengan harga jual panen petani, petani tetap tidak menikmati kenaikan harga pangan, harga cabe rawit Rp. 20.000, cabe kriting Rp. 30.000.

Penyebab tingginya harga pangan.

Pernyataan pemerintah melalui menteri perdagangan Gita wiryawan, bahwa kenaikan harga pangan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, dampak kenaikan harga BBM dan naiknya biaya transportasi. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Hata Rajasa ketika mengumumkan kenaikan BBM bulan mei yang lalu, dimana pemerintah menjamin kenaikan harga BBM tidak akan mempengaruhi kenaikan harga-harga secara signifikan, pemerintah juga menjamin pasokan pangan mencukupi hingga akhir tahun ini.

Faktor kedua adalah karena adanya peningkatan permintaan pangan menjelang hari raya keagamaan (Ramadhan-Idul Fitri), ketiga pasokan pangan yang kurang, faktor lain adalah adanya espektasi/harapan pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, selain itu pemerintah juga menyebutkan adanya kartel serta spekulan yang bermain di balik tingginya harga komoditas pangan. Untuk mengatasi problem kenaikan harga pangan tersebut pemerintah menetapkan beberapa kebijakan terutama : operasi pasar untuk menstabilkan harga, kebijakan fiskal untuk eksport dan import pangan serta mempercepat dan menambah kuota impor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Melihat dari fenomena kenaikan harga pangan, terlihat jelas bagaimana lemahnya kemampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan bagi rakyat. Hal ini seperti mengulang berbagai langkah pemerintah yang kemudian terbukti gagal, seperti saat kenaikan dan kelangkaan daging sapi sebelum kenaikan BBM yang kemudian di sikapi dengan cara menambah kuota dan mempercepat import daging sapi. Akan tetapi harga daging sapi tidak pernah kembali turun ke harga normal. Bahkan saat ini pedagang daging masih mengandalkan pasokan daging lokal di bandingkan import. Fakta ini menunjukan bagaimana langkah pemerintah untuk mengontrol harga pada hakikatnya tidak akan bisa menyelesaikan masalah tingginya harga pangan.

Langkah yang sama dilakukan oleh SBY ketika bulan Ramadan harga daging sapi menggila yakni dengan melakukan penambahan kuota impor daging sapi. Bahkan dalam pemberitaan yang ditontan jutaan rakyat SBY berlagak seolah sangat peduli dengan rakyat hingga menghardik para menterinya agar mempercepat dan menambah kuota import daging sapi, kebijakan sama dilakukan untuk cabe serta berbagai produk pangan lainnya. Di balik kemarahan SBY dan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini tentu mencerminkan karakter asli dengan skema liberalisasi pangan yang selama ini telah ditetapkan oleh rejim SBY dan didengung-dengungkan oleh orang kepercayaannya yaitu menteri perdagangan Gita Wiryawan.

lalu apa sesungguhnya penyebab tingginya harga pangan.

Secara umum penyebab utama dari kenaikan harga komoditas pangan adalah akibat terjadinya monopoli atas produk pertanian oleh perusahaan besar seperti mosanto, cargil, mulai dari bibit, pupuk, obat dll. Karena monopolinya misal mosanto dalam pertengahan tahun 2013 ini mengalami peningkatan keuntungan hinga 30% dari tahun 2012.

Selain melakukan monopoli sarana produksi pertanian, para perusahaan besar dunia juga melakukan monopoli atas hasil produksi pertanian. Perkembangan komoditas pangan telah begitu menggiurkan kapitalis monopoli, sehingga kemudian mereka tidak ragu untuk terus mengembangkan modal dan investasinya di bidang komoditas pangan, mulai dari pengembangan pertanian skala besar hingga produksi bahan pangan dan pangan olahan (produk derivasi) yang mampu menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Akibatnya tentu bisa dibayangkan, bagaimana jika kebutuhan sosial seperti pangan kemudian di kuasai oleh segelintir pihak, maka tentu mereka akan memiliki kemampuan untuk mengatur dan menetapkan harga dengan mudah sesuai dengan mekanisme yang diinginkan. Untuk terus memastikan keuntungannya maka mereka juga membutuhkan pasar. Untuk memastikan pasar dan untuk menguasai pasar mereka memaksa seluruh negara untuk membuka kran sebebas-bebasnya bagi produk yang dimonopolinya.

Disinilah kemudian ketidak berdayaan rezim SBY untuk melawan kekuatan monopoli dunia, sebaliknya justeru SBY kemudian mendukung kepentingan kapital monopoli untuk melakukan dominasi di Indonesia. Peran ini kemudian dilakukan pemerintahan SBY-Boediono dengan membuat berbagai regulasi yang akan mengarahkan pertanian pangan Indonesia ke arah korporasi sebagai pelaku usaha dan melalui pertanian skala besar.

Hal Ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang membuat undang-undang pangan maupun undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani, dimana keduanya adalah undang-undang yang jelas sekali pro terhadap liberalisasi, termasuk dalam undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani yang baru saja disahkan pada tanggal 9 Juli 2013 ini, dimana pada salah satu pasalnya misalnya berbunyi, "Selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah,  Pelaku Usaha dapat menyediakan  sarana  produksi  Pertanian sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 19 yang dibutuhkan Petani Pasal 20 ". Ini menunjukan bahwa pelaku usaha diberikan ruang yang luas untuk melakukan monopoli atas sarana produksi pertanian.

Disaat yang sama pemerintah kemudian juga terus menggencarkan berbagai regulasi dan kesepakatan untuk melakukan liberalisasi pasar pangan nasional. Dalam pernyataan Gita Wiryawan sangat jelas arah kebijakan pemerintah akan membuka pintu dan siap melakukan berbagai penyesuaian untuk mendukung kebijakan pasar pangan ala WTO, APEC serta mempersiapkan diri untuk menyambut AEC 2015.

Jadi tidaklah benar bahwa alasan tingginya harga produk pangan karena pasokan  satu contoh di Bali daging sapi sampai tahun 2013 aman, tetapi harga tetapt tinggi ini menunjukkan harga bukan masalah pasokan, ini membuktikan ngawurnya jalan keluar SBY dengan melakukan Impor, dimana kebijakan ini merupakan skema dari liberalisai pasar yang dituntut oleh para kapital monopoli melalui perjanjian antar negara maupun WTO, APEC dll.

Dampak tingginya harga pangan bagi Rakyat.

Tingginya harga pangan menyebabkan rakyat harus mengurangi konsumsi yang dibutuhkan baik kwantitas maupun kwalitas makanannya. Rakyat kecil mulai dari klas buruh, pedagang kecil, PNS golongan rendah, hingga kaum tani mengalami pukulan  sangat hebat akibat tingginya harga pangan di tengah semakin rendahnya kemampuan daya beli rakyat. Jika ini terus berlangsung, maka dipastikan rakyat akan berlebaran dengan keprihatinan akibat ulah pemerintahan SBY yang tidak becus mengurusi pangan rakyat.

Di sisi lain monopoli pangan dan perkembangan kebijakan pangan Indonesia yang di orientasikan pada pertanian skala besar akan menjadi ancaman yang mengerikan bagi kaum tani di Indonesia. Ancaman perampasan tanah menjadi bahaya nyata bagi kaum tani, tentu melalui UU Pangan yang baru di sahkan kaum swasta dalam hal ini korporasi dengan dalih untuk mendukung kebutuhan pangan nasional bekerjasama dengan birokrat kapitalis akan dengan mudah melakukan hal tersebut.

Solusi masalah Harga dan pangan di Indonesia.

Dalam jangka pendek pemerintah harus sanggup menurunkan harga kebutuhan pangan rakyat dan menjamin ketersediaannya bagi rakyat. Karena Masalah pangan ini hanya bisa di selesaikan jika secara politik pemerintahan SBY tidak melakukan liberalisasi pangan dan mendukung perkembangan pangan lokal melalui dukungan penuh pada kaum tani untuk memperoleh sarana produksi pertanian yang murah bagi kaum tani serta menjalankan reforma agraria sejati. Bukan justru menyerahkan masalah pangan kepada korporasi yang hanya mengejar keuntungan semata.

Meskipun hal tersebut menjadi hal yang mustahil mengingat kedudukan rejim SBY justru menjadi boneka utama kapitalis monopoli internasional. Sehingga akan dengan setia akan mendukung kesepakatan WTO, APEC dan berbagai forum internasional lainnya. Tetapi gerakan rakyat harus terus memperjuangkan pelaksanaan reforma agraria di Indonesia untuk kedaulatan pangan dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Gerakan tani dan gerakan rakyat semua sektor harus memperluas propaganda pemblejetan terhadap SBY sebagai pemerintahan boneka kapital monopoli yang tidak sama sekali berpihak kepada rakyat, karenanya gerakan rakyat berbagai sektor harus segera menarik massa sebesar-besarnya dan menyatukan dalam gerakan rakyat untuk menuntut kepada pemerintah agar segera menurunkan harga pangan.

Jayalah perjuangan tani ....

Jayalah perjuangan rakyat Indonesia........!!!

TUNTUT BPN MENYELESAIKAN KONFLIK AGRARIA

Selasa, 4 Juni 2013

Ribuan petani anggota Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dari pengalengan Bandung, Hambalang, Tajurhalang dan Rumpin kabupaten Bogor yang tergabung dalam “Gerakan Rakyat Anti Monopoli dan perampasan tanah”, datang ke kantor Badan Pertanahan Nasioanal di Jakarta. Dalam aksi ini terlibat juga dari berbagai organisasi, diantaranya GSBI, FMN, ATKI-Indonesia, YLBHI, LBH-Jakarta, Wal hi, Sawit Watch, JKPP.CAPPA.

Mereka ingin bertemu dengan Ketua BPN Hendarman Supanji untuk mendesak penyelesaian kasus-kasus perampasan tanah dan konflik yang sedang terjadi di beberapa daerah. Setidaknya ada 11 kasus perampasan tanah dan konflik yang saat ini perlu mendapat perhatian serius dari BPN jelas Ali kordinator aksi.

Perampasan tanah petani Buol oleh PT. HIP milik Hartati Murdaya terpidana suap HGU, perampasan tanah oleh PTPN XIV di Morowali, Perampasan tanah di Bulukumba oleh PT. Lonsum, perampasan tanah di takalar yang dilakukan oleh PTPN XIV, perempasan tanah di Hambalang-Bogor oleh Buana Estate milik Probo sutejo, Perampasan tanah di Tajur Halang Bogor oleh perusahaan Bakrie, perampasan tanah oleh PT Asiatic persada terhadap tanah suku anak dalam di Jambi, Perampasan tanah oleh Taman nasional Betung Kerihun terhadap tanah ulayat suku punan Hovongan di kapuas Hulu Kalimantan Barat. selain itu juga perlunya ada kepastian hukum atas tanah yang telah di garap oleh petani Pengalengan, distribusi lahan ex. Erfacht di labuhan kabupaten Donggala dan secara khusus klaim tanah seluas 1000 ha warga desa Rumpin oleh Angkatan Udara Atang Sanjaya. Tutur kordinator aksi.

Sedangkan sekertaris jenderal AGRA (Rahmat) menyatakan jika pemerintah dalam hal ini BPN tidak sanggup menyelesaiakan setiap konflik yang terjadi maka AGRA akan menyerukan kepada seluruh petani yang tanahnya di rampas mengambil paksa dan menduduki tanah-tanah yang dirampas. Pihaknya bertanggungjawab penuh atas tindakan kaum tani yang berjuang dan mempertahankan tanahnya. Klaim yang dilakukan petani Bulukumba, pendudukan yang dilakukan oleh kaum tani di Buol, pendudukan dan pemanenan secara masal oleh kaum tani di Morowali terhadap kebun sawit ditanah petani yang telah dirampas oleh PTPN XIV. pengembilan lahan 900 ha  yang telah dirampas PTPN XIV untuk pabrik gula di takalar oleh petani yang  saat ini telah ditanami tanaman pangan oleh petani adalah cara-cara yang tidak bisa di hindari oleh kaum tani ketika pemerintah, dan para birokrasi abai dalam setiap konflik yang ada. Bagaimanapun monopoli tanah harus dihentikan, karena hanya akan membuat kaum tani dan rakyat Indonesia semakin miskin, hanya dengan menjalankan reforma agraria sejati maka persoalan kaum tani dan rakyat Indonesia dapat diselesaikan pungkas Rahmat.

Aksi di depan kantor BPN berjalan lancar dan meriah dengan tampilan kelompok seni dari Jogja “sepor” seni perjuangan untuk rakyat yang perfomr lagu lagu perjuangan. Sementara 10 orang perwakilan dari berbagai desa diterima oleh pihak badan Pertanahan Nasional yang menghasilkan kesepakatan bahwa 2 kasus akan menjadi prioritas penyelesaian BPN diantaranya konflik masyarakat Rumpin dengan AURI dan perampasan tanah oleh PT. Asiatic Persada terhadap Suku Anak Dalam di jambi. Sedangkan untuk kasus kasus yang lain akan di agendakan gelar perkara di BPN.

Setelah selesai di kantor BPN aksi dilajutkan di Kantor Kementian pertahanan untuk mendesak penjabutan registrasi kekayaan negara atas tanah seluas 1000 Ha yang merupakan tanah masyarakat Rumpin, sebab hasil verifikasi yang dilakukan antara pemerintah daerah, masyarakat dan TNI AU menemukan hanya 36,6 Ha tahan TNI berdasarkan SK-Menteri agraria tahun 1960, dan 24 ha berdasarkan pembeasan tanah pada tahun 2007. Dalam pertemuan dengan pihak kementrian pertahanan berjanji akan mempertemukan masyarakat dengan menteri pertahanan sebelum bulan puasa untuk membahas mekanisme revisi infentaris kekayaan negara di Rumpin.

Selain menolak atas monopoli dan perampasan tanah aksi ini juga dilakukan untuk menolak kebijakan pemerintah yang sedang melakukan pembahasan rancarang undang-undang KAMNAS, ORMAS, PETANAHAN dan menolak rencana kenaikan BBM serta menuntut di bubarkannya WTO yang telah membuat kaum tani tidak berdaya dalam pusaran liberalisasi produk pertanian. Aksi serupa juga dilakukan oleh Serikat Tani Polong Bangkeng di depan pabrik gula PTPN XIV Takalar-Sulawesi selatan.

WTO SAMPAH BAGI KAUM TANI - JUNK WTO

WTO sampah bagi kaum Tani

Bubarkan WTO...!!!! JUNK WTO

“LAWAN PERAMPASAN TANAH DAN WUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DENGAN JALAN REFORMA AGRARIA SEJATI!”

Apa itu WTO ?

WTO singkatan World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia, satu-satunya lebaga di bawah PBB yang memiliki keanggotaan terluas, saat ini WTO memiliki anggota 155 Negara, dan Indonesia resmi menjadi anggota WTO pada tahun 1995.

Sejarah pembentukan WTO tidak terpisah dari kondisi perekonomian dunia pasca perang dunia ke-II, dimana beberapa negara salah satunya AS yang memiliki kepentingan dan tingkat perdagangan dunia untuk menyusun sebuah sistem perdagangan multirateral yang kemudian menghasilkan kesepakatan yang dikenal sebagai General Agreement on Tariff and Trade (GATT) atau perjanjian umum tarip dan perdagangan pada tahun 1947.

Pada awalnya GATT ditujukan untuk membentuk International Trade Organization (ITO) atau organisasi perdagangan dunia, suatu badan khusus PBB yang merupakan bagian dari sistem Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia). Meskipun Piagam ITO akhirnya disetujui dalam UN Conference on Trade and Development di Havana pada bulan Maret 1948, proses ratifikasi oleh lembaga-lembaga legislatif negara anggota tidak berjalan lancar. Tantangan paling serius berasal dari kongres Amerika Serikat, yang walaupun sebagai pencetus, AS memutuskan tidak meratifikasi Piagam Havana, sehingga ITO secara efektif tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, GATT tetap merupakan instrumen multilateral yang mengatur perdagangan internasional.

Bersama berjalannya waktu, GATT semakin membuka diri kepada negara-negara lain untuk menjadi anggota. Pada tahun 1947, anggota GATT tercatat sebanyak 23 negara dan akhirnya terus berkembang menjadi 123 negara yang terlibat dalam Putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam Putaran Uruguay itu pulalah, para negara anggota GATT sepakat untuk membentuk suatu lembaga baru yakni WTO. Setelah melewati masa transisi untuk memberikan kesempatan ratifikasi di tingkat nasional anggota, WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Walau telah terbentuk organisasi baru di bidang perjanjian perdagangan internasional, GATT masih tetap ada sebagai “payung perjanjian” di dalam WTO berdampingan dengan perjanjian lain seperti General Agreement on Trade in Service (GATS) atau perjanian umum tentang perdagangan jasa dan Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights(TRIPs) atau perjanjian tentang perdagangan terkait hak kekayaan intlektual.

Untuk apa dan siapa WTO didirikan ?

Dari sejarah pembentukan WTO, jelas bahwa AS lah yang memiliki kepentingan paling besar didalam pembentukan WTO, AS memiliki kepentingan untuk meliberalisasi pasar dunia agar perdagangan dapat dikontrol dan mengakomodir kepentingan penguasaannya atas perdagangan, untuk mempertahankan sistem kapitalis didunia dari kehancuranya akarena krisis yang terus berlangsung secara periodik.

Apa saja kesepakatan dalam WTO ?

Meskipun WTO adalah lembaga perdagangan, tetapi WTO mencakup banyak hal, mulai dari liberalisasi perdagangan berbagai sektor, menfasilitasi perdagangan, membuat peraturan penyelesaian hingga meluas pada liberalisasi Investasi, ini kemudian menjadi pembahasan dan menjadi kesepakatan-kesepakatan yang biasanya diambil melalui kebijakan tertingginya dalam pertemuan tingkat menteri yang diadakan dua tahun sekali. Tahun 2013, adalah pertemuan tingkat menteri yang ke 9 yang akan diadakan di Bali pada 3-6 Desember mendatang.

Ada tiga pembahasan utama yang akan dilakukan dalam pertemuan tersebut yakni ; Tentang Agreement on Agriculture (AoA), Least Developed Country (LDC) dan Trade Facilitation (TF).

AoA adalah perjanjian dibidang pertanian, perundingan ini sudah mengalami kebuntuan selama satu dekade terakhir. Mandegnya perundingan ini dikarenakan negara-negara kapitalis monopoli tetap mempertahankan proteksi terhadap pertanian mereka sehingga membuat produksi pertanian dari negara berkembang tidak dapat bersaing dipasar internasional. Satu sisi mereka mengharuskan penghilangan subsidi terhadap petani, disisilain mereka mempertahankan subsidi pertaniannya.

LDC adalah kelompok negara-negara miskin yang berusaha mengajukan proposal didalam WTO agar seluruh ekspor dari negara-negara anggota LDC ke negara-negara maju tidak dibatasi kuotanya dan dipermudah seluruh prosesnya, dan sesungguhnya proposal ini telah diterima pada pertemuan WTO tahun 2011. Meskipun proposal ini diajukan oleh negeri miskin tetapi sesungguhnya proposal ini menguntungkan negeri maju, sebab negeri maju memiliki kepentingan besar agar produksi dari negeri seperti Indonesia tidak dibatasi kwota ekspornya, terutama raw material/bahan mentah.

TF adalah agenda yang akan menjadi pembahasan utama dalam KTM WTO ke-9 di Bali. TF adalah skema fasilitas perdagangan yang dipromosikan untuk mempercepat dan mempermudah proses masuknya barang-barang dari negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia. Implementasi TF dalam perkembangan saat ini adalah memfasilitasiadanya sistem tekhnologi informasi/komputerisasi di pelabuhan-pelabuhan, agar dapat memotong jalur birokrasi dan mempercepat proses perdagangan/keluar masuk barang antar negara. Contoh yang lain adalah penggantian mesin-mesin yang masih manual dan semi-automatic dengan mesin-mesin yang sudah terhubung dengan komputerisasi. Dengan demikian seluruh produk akan dengan mudah masuk ke Indonesia, termasuk produk pertanian.

Apa manfaat WTO bagi kaum tani ?

Dari seluruh perjanjian yang dilakukan di WTO, sangat terang bahwa tidak ada manfaatnya, justeru perjanjian dalam WTO merugikan kaum tani, sebab WTO mengatur penghapusan subsidi bagi kaum tani, dan mempermudah masuknya Impor ke Indonesia, tentu ini semakin merugikan kaum tani.

Kenyataan hari ini kaum tani Indonesia harus hidup dalam sistem pertanian yang terbelakang yang hanya mengandalkan monopoli atas tanah menyebabkan kaum tani di Indonesia semakin kehilangan tanah dan penghidupannya, pertanian skala besar yang berbentuk perkebunan baik perkembunan sawit, perkebunan kayu/HTI (hutan tanaman Industry), perkebunan karet, perkebunan tebu, bahkan pertanian pangan sekala besar seperti MIFEE bukanlah milik kaum tani dan untuk kepantingan kaum tani.

Para tuan tanah besar melalui perusahaan miliknya dimana saat ini grup Sinarmas menguasai tanah yang sangat luas di Indonesia dan pemerintah sebagai tuan tanah (PTPN, Perhutani, Inhutani, taman nasional); merekalah yang berkepentingan dan mendapat keuntungan.

Berbagai kenyataan kehadiran perusahaan-perusahaan perkebunan maupun pertambangan diberbagai tempat selama ini telah menimbulkan semakin luas kaum tani kehilangan tanah dan menimbulkan konflik yang berujung pada kekerasan dan penderitaan terhadap kaum tani, karena monopolinya atas tanah mereka tidak hanya berkuasa secara ekonomi tetapi juga berkuasa secara politik, budaya bahkan militer, sehingga mereka sanggup menggerakkan militer baik polisi maupun TNI untuk menghadapi perjuangan kaum tani yang mempertahankan maupun merebut tanahnya kembali.

Mengapa WTO mengancam kedaulatan pangan ?

AS dan negeri Imperialis lainnya eropa dan jepang mmiliki kepentingan besar untuk mendapatkan bahan baku industrinya untuk menggerakkan Industrinya, mereka juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan tenaga yang murah dan kepentingan pasar yang luas untuk menjual produksi Industrinya. Disinilah kedudukan penting Indonesia sebagai negeri yang besar, kaya sumberdaya alam dan penduduk yang besar bagi kepentingan AS dan negeri Imperialis lainnya.

Dominasi AS di Indonesia untuk memenuhi kepentingannya tersebut kemudian mendorong semakin luasnya perkebunan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah, seperti sawit, kayu bahan baku kertas, karet, sawit merupakan perkebunan yang sangat luas di Indonesia. Perkebunan sawit ke depan akan terus mengalami perluasan seiring dengan kepentingan untuk menjawab kebutuhan energi non fosil atau bioe thanol/energi yang terbuat dari tumbuhan dan sawit salah satu jenis yang diorentasikan untuk kebutuhan energi, selain tetap mengintensifkan pertambangan di Indonesia.

Kesemuanya ini mengakibatkan semakin habisnya tanah untuk pertanian, khususnya pangan, kaum tani sebagai produsen pangan semakin banyak yang kehilangan tanah akibat perampasan untuk perkebunan, pertambangan maupun proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya. Hal inilah yang menghancurkan kedaulatan pangan di Indonesia. Meskipun pertanian pangan sekala besar dibangun di Indonesia tetapi bukan milik kaum tani dan bukan diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, tetapi untuk kepentingan monopoli pangan dan untuk kepentingan pemenuhan pasar dunia. Hal ini tentu hanya menguntungkan Imperialis, tuan tanah dan pengusaha-pengusaha yang memonopoli perdagangan dan jasa.

Apa pandangan, pendirian dan sikap yang tepat kaum tani terhadap WTO?

Bahwa WTO sangat terang merugikan kaum tani, WTO juga menghancurkan kedaulatan pangan di Indonesia, karenanya sudah selayaknya kaum tani, mengambil sikap melawan segala kebijakan dari WTO, lebih jauh kaum tani harus berjuang keras untuk membubarkan WTO

Bagaimana kaum tani berjuang melawan WTO?

Kaum tani harus bersatu untuk melawan WTO maupun skema Imperialis lainnya di Indonesia, persatuan kaum tani haya dapat diwujudkan melalui organisasi tani, karenanya tidak ada alasan bagi kaum tani untuk tidak berorganisasi, hanya melalui serikat tani, maka kaum tani memiliki daya dan kekuatan untuk melawan WTO dan mengatasi masalah dan memperjuangkan kepentingannya.

Karenanya kaum tani harus terorganisasi dalam serikat tani, dan serikat tani yang telah terbentuk harus terus memperbesar keanggotaan dan meluaskan secara nasional. Melalui serikat tani yang dimilikinya, kaum tani juga harus bersatu dengan klas, sektor dan golongan lainnya yang juga menjadi korban dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dalam WTO, klas buruh, pemuda, mahasiswa, perempuan bahkan dengan pengusaha nasional yang memiliki kepentingan anti terhadap Imperialisme.

Mengapa AGRA menentang WTO?

AGRA sebagai organisasi tani yang memiliki pandangan pendirian dan sikap anti terhadap Imperialisme, dan memiliki perjuangan menolak monopoli dan perampasan tanah, dan memperjuangkan terwujudnya kedaluatan pangan dengan jalan reforma Agraria sejati.

Imperialisme yang sepanjang sejarahnya telah menjajah Indonesia dan menguras kekayaan alam merupakan masalah besar bagi kaum tani dan rakyat Indonesia, Imperialisme eksis dan terus mendapatkan kepentingannya di Indonesia karena masih bertahannya sistem feudalisme di Indonesia dengan monopoli tanah dan sistem penindasan hebat yang dialami kaum tani melalui sewa tanah, riba, maupun praktek tengkulakisme.

Imperialisme menggunakan WTO sebagai salah satu instrumen yang dibangun untuk memastikan monopolinya terhadap Pertanian, perdagangan dan memudahkan investasi di Indonesia, karenada ini semua sudah sangat terang sebagai dasar bagi AGRA menentang WTO dan berjuang untuk membubarkan WTO.

Apa program perjuangan AGRA dalam menentang WTO ?

Kenyataan bahwa WTO merugikan kaum tani, WTO memasifkan perampasan tanah di Indonesia, WTO menghancukan kedaulatan pangan di Indonesia, karenanya perlawanan terhadap WTO harus dijalankan dengan melawan monopoli dan perampasan tanah yang terus berlangsung saat ini, dan memperjuangkan kedaulatan pangan di Indonesia, serta memperjuangkan perdagangan yang mengabdi kepada rakyat.

Karenanya memperjuangakan atas penurunan sewa tanah yang mencekik kaum tani, memperjuangkan bagi hasil yang lebih adil bagi buruh tani, dan tani miskin, meningkatkan upah buruh tani, mengurangi praktek peribaan dan tengkulakisme dengan mendorong gerakan menabung bagi kaum tani dan membangun koperasi kerja, hingga memperjuangkan pengembalian tanah-tanah yang telah dirampas oleh tuan tanah besar baik swasta maupun negara adalah perjuangan kaum tani menentang WTO.

Apa kagiatan AGRA  dalam menentang pertemuan WTO di Bali?

Bersama rakyat dunia dari berbagai negara, organisasi buruh, organisasi petani, mahasiswa, perempuan, buruh migran dan berbagai kalangan lainnya akan menyelanggarakan kemah rakyat dunia  atau PGC (People Global Camp) yang diorganisasikan  oleh IPA (Indonesian People Aliance/Aliansi Rakyat Indonesia) pada tanggal 3-6 Desember 2013 di Bali untuk menetang pertemuan jahat di WTO.

Berbagai kegiatan yang diorganisasikan oleh AGRA adalah :

1.       Workshop tentang perampasan tanah dan perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan sebagai upaya untuk saling membagi pengalaman perjuangan melawan perampasan tanah dan penyatuan perjuangan dalam melawan monopoli tanah serta mewujudkan kedaulatan pangan.

2.       AGRA bersama Organisasi Petani Asia (APC) menyelenggarakan malam budaya dan penghargaan terhadap 11 pejuang petani Asia.

3.       Bersama rakyat Dunia lainnya yang tergabung dalam IPA akan menyelenggarakan aski untuk menolak pertemuan WTO dan menuntut pembubaran organisasi perdagangan yang menyengsarakan rakyat.

4.       Dalam kegiatan ini pula AGRA akan mengorganisasikan seluruh anggota AGRA untuk meminta solidaritas dukungan internasional atas masalah kaum tani Indonesia dalam melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan yang dialami. 

Mengapa anggota AGRA harus mendukung program kampanye melawan WTO?

Kampanye melawan WTO harus digunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak anggota dan memperluas organisasi agar organisasi semakin kuat, ini dasar utama mengapa seluruh anggota AGRA harus mendukung kampanye ini.

Karenanya seluruh organisasi diberbagai tingkatan segera menggunakan mementum  kampanye ini untuk melancarkan kerja propaganda terhadap anggota dan kaum tani secara luas untuk memudahkan perekrutan anggota baru. Dengan demikian setiap organisasi disemua tingkatan mengalami kemajuan, dari yang belum terbangun ranting agar menggunakan momentum ini untuk membentuk ranting, dari yang belum ada organisasi propinsi segera terbangun organisasi propinsi, dan memperbanyak aktifis massa dan pimpinan.

Seluruh organisasi hendaknya segera, mempersiapkan delegasi untuk keterlibatannya dalam kampanye WTO di Bali, dengan demikian penggalangan iuran dan dukungan dari berbagai pihak untuk mensukseskan kampanye ini dapat segera dijalankan.

ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) INDONESIA

Jakarta, Indonesia -- On 16th October 2012, Peasants from Alliance for Agrarian Reform Movement (Aliansi Gerakan Reforma Agraria-AGRA), a militant andprogressive national peasant organization in Indonesia, held acommemorative event on International Food Day, together with other civil society organizations in Jakarta

PRESS RELEASE
17 October 2012

On October 16, Jakarta: Peasants from Alliance for Agrarian Reform Movement (Aliansi Gerakan Reforma Agraria-AGRA), a militant and progressive peasant national organization in Indonesia, held acommemoration on International Food Day, together with other civil society organizations in Jakarta. Rahmat, the General Secretary of AGRA said that October 16 is International Food(less) Day instead of International Food Day. “There are many people in various countries that live in hunger, that’s why today is called the International Foodless Day” said Rahmat in his speech to the masses in front of the Presidential Palace last 16 October 2012.

Due to capitalist monopolies in the agrarian sector, promoted through neoliberal policies, there are 105 out of 149 underdeveloped countries that import food to meet their needs. Ironically the world food supplies are coming from these same agricultural countries in Asia and Latin America. These countries cannot fulfill their domestic food needs due to various binding free trade agreements. 60% of the global hungry come from Asia and the Pacific Region, followed by Sub-Saharan Africa, and 24%, and 6% from Latin America and the Caribbean respectively. Every year, those who died from hunger is increasing: approximately 5.4 million people every year.           “They are losing their capacity to produce their own food, they are losing their food sovereignty, and they live in hunger, these facts tell us that the food producers are starving” said Rahmat.

The main cause is the massive land monopoly of the state and multinational corporations. Land grabbing is the driver of foodlessness. Lands are being taken from the people in the name of development and monoculture plantations that are export-oriented. The monopoly is dedicated to serve the demands for international crops and of the food markets. “Monopoly ownership and control of lands is being done through land grabbing; its effect is marginalization of small peasants and agriculture farming for food/crops” Rahmat explained.

In Indonesia, land grabbing is being used to open massive plantations for palm oil, timber and sugar cane, while the Government benefits from land rent through its program called Merauke Integrated Food and Fuel Estate (MIFFE). Another effect of the absence of food sovereignty is the domination of transnational corporation of seed, which contributes to the degradation of peasant life, through their patents of artificial seeds. “International monopoly corporations destroy peasant knowledge of seeds, that are proved environmental-friendly, and suitable to the local culture and biodiversity” Rahmat said.

These are the reasons why AGRA and other CSOs commemorate International Food(less) Day. AGRA puts forward the following demands to the Indonesian Government to redress the problems posed by the current food system.:

1. Genuine Agrarian Reform is the way out to solve the food crisis that is taking place. Genetic engineering of seeds is not the answer to boost food production and open massive plantations for food.
2. Scrap seed monopolies and fight for freedom for the people to choose their own seeds and seed production.
3. Protection for the peasant and fisherfolk through people-centered laws.
4. Revoke all free trade agreements that threaten national food sovereignty.

HENTIKAN KEKERASAN DAN KRIMINALISASI TERHADAP PETANI

LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI

Bebaskan 16 Petani Yang Masih Ditahan Polda SUMUT

Kekerasan, penangkapan dan kriminalisasi kembali dialami oleh petani, senin 25 Februari 2013 sebanyak 16 petani yang melakukan penolakan kehadiran PT. Toba Pulp Lestari ditangkap pihak kepolisian resort Humbang Hasudutan Sumatra Utara, upaya penangkapan kembali dilakukan pada selasa 26 Februari dini hari pukul 04.00 wib terhadap 15 petani yang disertai, kekerasan dan penjarahan (emas dan rokok).Polisi juga melakukan tembakan yang membuat masyarakat panik. Penangkapan terhadap petani sesungguhnya bukan kali pertama, sebelumnya pada tahun 2012 setidaknya 8 orang petani juga ditangkap.

Konflik sendiri mulai terjadi pada tahun 2009 ketika PT. Toba Pulp Lestari Tbk, melakukan pembabtan hutan kemenyan yang merupakan tanah adat masyarakat dan mendapat penolakan dari masyarakat karena telah merampas tanah adat masyarakat.

PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. Sebelumnya bernama PT. Inti Indorayon Utama Tbk. (IIU) yang bergerak dalam produksi kertas, dan pada tahun 1998 berhenti beroperasi disebabkan limbah yang dihasilkan dari pembuatan pulp didapatkan merusak lingkungan hidup sekitar dan juga karena PT. Inti Indorayon Utama kurang melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatannya. 

Masyarakat sendiri telah menguasi tanah seluas 4.100 Ha sejak ratusan tahun secara turun temurun, saat ini tidak kurang dari 2000 KK menggantungkan hidupnya di tanah tersebut. Sedangkan saat ini PT. Toba Pulp Lestari, Tbk telah menguasia 1000 Ha dari keseluruhan areal tanah adat masyarakat tersebut.

Perkembangan sendiri setelah desakan dari masyarakat dengan melakukan aksi sebanyak 15 orang telah dilepaskan, tetapi 16 orang lainnya masih di tahan dan dipindahkan ke Mapolda Sumatra Utara.

Atas kejadian ini kami dari Pimpinan Pusat  Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP. AGRA) menyatakan sikap :

1. Mendukung perjuangan petani Kab. Hubang Hasundutan (Humahas) dalam mempertahankan tanah adat sebagai sumber penghidupannya.
2. Mengecam tindakan kekerasan, penjarahan dan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sumatra Utara terhadap 31 petani Humbang Hasundan.
3. Menuntut kepada Polda Sumatara Utara segera membebaskan kepada 16 petani yang masih ditahan. 
4. Menuntut kepada kementrian kehutanan untuk mencabut ijin PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. 
5. Mendesak kepada pemerintahan SBY untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap rakyat yang mempertahankan Haknya. 
6.  Menuntut kepada pemerintahan SBY untuk menjalankan reforma agraria sejati sebagai jalan kemakmuran rakyat Indonesia.

Demikian pernyataan siakap ini kami sampaikan, demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia

Kobarkan terus perjuangan rakyat untuk menghapuskan monopoli dan melawan perampasan tanah....!!!

Jayalah perjuangan Rakyat Indonesia.

Jayalah kaum tani Indonesia...!!!

Jakarta, 26 Februari 2013.

PIMPINAN PUSAT

ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRRAIA

Rahmat

Sekrtaris Jenderal 

MASSA FORUM TANI BUOL GRUDUK KANTOR BUPATI

 

Buol 4, Februari 2013, Sekitar 2500 massa dari Forum Tani Buol menggelar aksi ujuk rasa, dengan berjalan kaki lebih dari 4 km mereka menerikan “Hartati Murdaya Perampas Tanah Rakyat”  sepanjang jalan. 

Aksi ini merupakan buntut dari berlarutnya penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat buol yang tergabung dalam FTB dengan PT. Hardaya Inti Plantation milik hartati murdaya terpidana kasus penyuapan mantan Bupati Buol Amran Batalipu untuk meloloskan ijin HGU. Mereka mengaku penanganan konflik oleh Bupati terlalu bertele-tele dan hanya memberikan surga telinga “kami sudah bosan dengan suga-surga telinga” tandas salah satu peserta aksi “kami butuh bukti” grutunya sambil sesekali berteriak  “Bupati manaiko Janjimu” (bupati buktikan janjimu).

Sedangkan ketua FTB Ahmat R Kuntuamas menyatakan bahwa kedatangan kami ke kantor pemerintah daerah ingin bertemu dengan Bupati dan tim penyelesaian konflik yang dibentuknya, waktu yang dimintakan oleh Bupati satu bulan sudah lewat, tetapi kami belum mendapat keterangan bagaimana penyelesaian kasus ini. Untuk itu kami akan mempertanyakan sejauh mana penanganannya dan jika pemerintah daerah tidak sanggup menagani kasus ini kami akan menyelesaikan kasus ini dengan cara kami sendiri sebab kasus ini sudah puluhan tahun dan perusahaan terus mengingkari kesepakatan-kesepatakan yang telah kami buat bersama.

Sesampainya di kantor Bupati, mereka diterima oleh bupati dan wakil juga seluruh anggota tim penanganan konflik, masyarakat menghendaki bahwa pemerintah daerah dapat segera mengeluarkan surat rekomendasi penunjukan tanah yang menjadi konflik sebagai obyek land reform dan dibagikan kepada masyarakat begitu disampaikan oleh Sudarmin Paliba salah satu perwakilan masyarakat. Sedangkan Bupati menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak bisa gegabah menangani kasus ini, kasus ini tidak gampang dan sangat rumit. kami harus berhati-hati kami tidak bisa hanya memikirkan kepentingan Forum Tani, kami harus memikirkan semua pihak, sebab kami tidak ingin hanya menuruti kemaun Forum Tani, sebab beberapa waktu lalu ada seklompok orang datang dan juga menyampaikan memiliki hak, jadi kami tidak mau kasus ini selesai dengan Forum tani tapi muncul kelompok-kelompok lain yang akan menimbulkan masalah baru, maka kami harus betul-betul mencari dasar yang kuat menyelesaikan kasu ini, kami harus mempelajari seluruh fakta-fakta hukum yang ada. Saya juga sudah banyak berdiskusi dan konsultasi kepada instansi-instansi terkait, saya bolak-balik kejakarta untuk kasus ini, saya juga sudah mengirimkan surat kepada dinas kehutanan dan pertanahan tetapi belum ada jawaban, jadi saat ini kami menunggu surat jawaban itu jelas Bupati. Dalam kesempatan itu juga tim yang dibentuk oleh bupati menyampaikan hasil pengukuran tanah yang di klaim oleh Forum Tani, dari areal klaim ditemuakan seluas  + 4.926, 85 ha. dengan panjang lingkar + 91,74 km dari seluruh luasan tersebut terdiri + 454,97 Ha saat ini adalah plasma plaza, seluas + 1.228,28 ha areal diluar HGU dan seluas + 3.243,66 Ha masuk dalam HGU PT. HIP.

 

Atas penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Bupati dan tim penyelesaian konflik, perwakilan merasa tidak puas dan akhirnya menyecar Bupati dengan pertanyaan-pertanyaan pertemuan sendiri berlangsung cukup panjang dan sedikit terjadi ketegangan ketika Bupati dan timnya tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang di lontarkan oleh para perwakilan masyarakat, dua pertanyaan mendasar yang disampaikan adalah apakah tim penyelesaian konflik melakukan penyelidikan atas bagaimana perolehan HGU dan bagaimana proses pengambil-alihan lahan masyarakat. Sebab tampa melakukan penyelidikan atas masalah tersebut maka tidak mungkin pemerintah daerah menemukan akar masalah konflik yang terjadi, selain itu jika pemerintah daerah tidak menyelesaikan akar masalahnya maka, kehawatiran Bupati akan muncul masalah baru setelah menyelesaikan konflik atara FTB dengan HIP justeru sangat berpeluang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati, kehati-hatian panangan dan penyelesaian agar tidak memunculkan masalah baru justeru tidak dicerminkan dari langkah-langkah upaya yang dijalankannya oleh tim penyelesaian konflik.  

Bupati meminta kepada Farum Tani untuk bersabar dan memberikan waktu kepeda pemerintah menuntaskan pekerjaan ini, atas permintaan bupati tersebut perwakilan dari Forum tani Buol meminta kepada bupati untuk dapat menyampaikan secara langsung di hadapan massa di luar gedung. Sedangkan diluas gedung massa terus beroarasi menuntut pemerintah segera menyelesaikan kasus konflik, masa kecewa dengan penyampaian bupati kemudian mendesak kepada bupati mengeluarkan pernyataan tertulis batas waktu penyelesaian, karena Bupati tidak bisa memberikan pernyataan tertulis, massa memutuskan melakukan pendudukan kantor bupati dan seluruh massa kemudian masuk kegedung dan memenuhi lantai dua dan lantai tiga. Karena desakan massa akhirnya bupati mengeluarkan pernyataan bahwa tim penyelesaian konflik meminta waktu dua minggu kedepan dan akan dilakukan evaluasi atas pernyataan tersebut massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 16.00 WITA.

Dari pemaparan pemerintah daerah, melalui tim yang dibentuk oleh Bupati menjelaskan tentang arah dan skema penyelesaian yang mungkin akan dilakukan. pemerintah daerah tidak akan memiliki kemaun dan keberanian melakukan upaya peninjauan kembali terhadap HGU PT. HIP, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan tim tidak sama sekali melakukan validasi data terkait proses perolehan HGU dan proses pengambil alihan lahan masyarakat, tim hanya cenderung fokus pada validasi data fisik areal sengketa dan telah didapat data terdapat 3 status klain, yakni seluas + 454,97 Ha saat ini adalah plasma plaza, seluas + 1.228,28 ha areal diluar HGU dan seluas + 3.243,66 Ha terdapat areal dari sini tampak sebagai arah penyelesaian yang akan ditawarkan oleh pemerintah.