Pernyataan Sikap PP AGRA Mengecam Pembubaran Paksa Aksi Damai FPR LOTIM dan penangkapan dua Peserta Aksi

Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

Mengecam Tindakan Represif, Pembubaran paksa dan Penangkapan Terhadap Peserta Aksi Damai Front Perjuangan Rakyat Lombok Timur (FPR-LOTIM) oleh Kepolisian Resort Lombok Timur!

Bebaskan Segera dua orang Peserta aksi yang saat ini ditahan di Polres Lombok Timur!

Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) mengecam tindakan Kepolisian Resort Lombok Timur yang melakukan pembubaran, pemukulan dan penangkapan terhadap peserta aksi damai yang tergabung dalam FPR-LOTIM pada 24 Juli 2017 Yang mengakibatkan beberapa masa mengalami luka-luka dan 2 orang ditangkap atas nama Samboza Huriah dan Hulafaurrasyidin.

AGRA Mengecam Penangkapan 18 Aktivis dan Campur Tangan AS dalam Konferensi Asia Afrika 2015

Pernyataan Sikap Aliansi Gerakan Reforma Agraria Atas Penangkapan 17 orang Aktivis Tani dalam Aksi memperingati 60 tahun KAA di Jakarta, 20 April 2015.

Pemerintah Jokowi-JK Anti Rakyat dan Anti Demokrasi !

Galang Solidaritas Rakyat Asia-Afrika melawan dominasi Imperialisme AS dalam KAA !

Laksanakan Reforma Agraria Sejati !

Salam Demokrasi !

Senin 20 April 2015, 40 orang anggota AGRA melakukan aksi peringatan 60 tahun KAA. Aksi yang digelar bertujuan untuk mengembalikan semangat KAA 1955, yang dengan tegas melawan penjajahan asing (Neo Kolonialisme dan Imperialisme) di negara-negara Asia dan Afrika.

AGRA menilai semangat KAA kali ini telah jauh melenceng dari semangat awal. Forum KAA kali ini telah menjadi ajang pengerukan keuntungan atas sumber daya alam di Asia dan Afrika oleh negara-negara maju pimpinan imperialisme Amerika Serikat (AS). 

Untuk mengecam campur tangan AS dalam forum KAA 2015, AGRA menggelar aksi massa yang rencananya dilakukan di depan kedutaan AS. Sayangnya, rencana aksi tersebut mendapat tindakan represif dari pihak kepolisian, berupa penangkapan para anggota AGRA. Penangkapan dilakukan saat perjalanan menuju Kedutaan Besar AS. Anggota AGRA yang ditangkap berjumlah 17 orang dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Para anggota yang ditangkap antara lain Arif Trimayadi, Wahyu Setiawan, Ridwan Lukman, M. Saipul, Ujang Abdul Jafar, Yopi Hari, Siti Habibah, Unai Sugiarto, Muhammad Ali, Rosita Restiana, Helda Prasetya, Suharto Rahim, Rendy, Juned. Selain itu ada Nur Alim, Azwin, Juyung dan Jaenab.

Penangkapan tersebut semakin membuktikan bahwa Jokowi-JK merupakan rezim fasis dan anti rakyat. Kebijakan pelarangan untuk tidak menggelar aksi massa demonstrasi selama peringatan KAA 60 yang dikeluarkan oleh pemerintah, merupakan bukti pelanggaran terhadap hak berpendapat rakyat yang telah diatur dalam UUD 1945 dan UU nomor 9 tahun 1998.

Untuk itu, Pimpinan Pusat AGRA mengecam keras Penangkapan 18 aktivis AGRA, karena telah menghalangi kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Kami juga menuntut kepada pemerintah Jokowi-JK untuk :

1.     Segera bebaskan 18 aktivis AGRA

2.     Tolak campur tangan AS dalam KAA dan kembalikan semangat KAA melawan kolonialisme dan imperialisme.

3.     Hentikan semua kerjasama dan perjanjian Internasional (bilateral, regional dan global) dibawah dominasi AS. Termasuk pertemuan 650 CEO Manager Trans National Coorporation and Multi National Coorporation di Shangri-la Hotel.

4.     Mengecam pelarangan menyampaikan pendapat dimuka umum selama pelaksanaan KAA.

5.     Laksanakan land reform dan pembangunan Industri nasional untuk kesejahteraan rakyat.

6.     Ciptakan pembangunan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk keuntungan Investor Asing.

7.     Mendukung perjuangan pembebasan rakyat Palestina dan perjuangan pembebasan rakyat di seluruh negeri

Dalam kesempatan ini, kami menyerukan kepada seluruh kaum tani dan rakyat tertindas di Indonesia, untuk terus menggalang dan meningkatkan persatuan bersama kekuatan rakyat yang lain; melawan dominasi imperialisme AS melalui pemerintahan boneka di dalam negeri.

Hidup Kaum Tani…!

Laksanakan Reforma Agraria Sejati…!

Jayalah Perjuangan Massa…!

Jakarta, 20 April 2015

Aliansi Gerakan Reforma Agraria

Rahmat

AGRA; Harga BBM Ikuti Pasar, Bukti Jokowi Penganut Neoliberal dan Pelayan AS.

sumber palingaktua.com

Jakarta, 28/03/2015, Penaikan harga BBM jenis Solar dan premium dengan alasan harga minyak dipasaran naik, memperterang siapa sesungguhnya Jokowi.

Ditengah kunjungannya Jepang dan China, Jokowi mengintruksikan menterinya ntuk menaikkan harga BBM, jenis premium dari Rp. 6.800, menjadi Rp. 7.300 , sedangkan Solar dari Rp. 6.400 menjadi Rp 6.900, penaikan resmi akan dilakukan pada pukul 00:00 wib.

Keputusan Jokowi untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan harga minyak dunia mengalami kenaikkan dan melemahnya rupiah terhadap dolar.

Saat ini harga minyak dunia berada di level 59, 19 dollar AS per barrel. Padahal beberapa waktu lalu menteri keuangan mengatakan bahwa melemahnya rupiah terhadap dollar AS menguntungkan Indonesia dan memperkuat APBN.

Rahmat Ajiguna, Sekretaris Jendral Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengatakan “kanaikkan ini lebih disebabkan karena tidak adanya kedaulatan RI atas minyak dan sumber daya alam lainya, sebab minyak dan suberdaya alam lainya telah di monopoli oleh perusahaan Imperialis.

Menurut Rahmat, kebijakan Jokowi yang melakukan penghapusan subsidi, dan meliberalisasi seluruh sektor publik termasuk minyak adalah karena terikatnya pemerintah Indoensia dalam persetujuan dukumen tentang liberalisasi sektor energi.

Dokumen pertama adalah, Memorandum of Economic and Financial Policies atau leter of intens International Monetary Fund, Januari 2000. Kedua, dokumen Indonesia Country Assistance Strategy, yang dikeluarkan World Bank tahun 2001. Ketiga, tertuang dalam dokumen USAID dengan judul Energy Sector Governance Strengthened.

"Ketiga dokumen itu, intinya adalah Indonesia diharuskan mengatur sektor energinya agar lebih efisien dan transparan. Caranya, pengurangan subsidi dan melibat sektor swasta serta asing, dengan demikian terang sudah bahwa Jokowi penganut Neoliberal dan pelayan Imperialis.

Penaikan harga BBM ini tentu akan semakin membuat kaum tani terjerumus dalam kesengsaraan yang semakin dalam dan semakin mudah kehilangan tanah, saat ini kaum tani di hadapkan dengan kemiskinan yang disebabkan oleh monopoli tanah oleh tuan tanah besar kaki tangan imperialisme AS yang berkolaborasi dengan para pejabat korup dan negara sebagai tuan tanah.

Kini rakyat harusnya segera menyadari bahwa Jokowi hanya memberikan ilusi dengan keluguan dan janji manisnya. Dan akan membawa kesengsaraan rakyat Indonesia semakin dalam, karenanya kaum tani dan seluruh rakyat harus memperkuat persatuannya, memperkuat dan memperluas organisasinya untuk memperjuangkan nasibnya sendiri, dan melawan berbagai kebijakan yang akan terus menindas.#

APC denounces World Bank’s role in global land grabs

The Asian Peasant Coalition (APC) denounced the World Bank (WB) on its “16th Conference on Land and Poverty” that brings together corporations, governments and some civil society groups. The conference is taking place at Washington D.C. from March 23 to 27.

“Under the guise of the need to feed 9 billion people by 2050, the FAO and WB reported that the world needs to increase investment in agriculture, coming from the public and private sectors. The FAO estimates that private sector agricultural investment alone, including foreign direct investment, must rise from some $142 billion per year to $209 billion in order to feed a growing population. In 2013 alone, WB investment to agriculture and agriculture-related projects was over $8 billion. But for whom are these investments?” questioned Rahmat Ajiguna, APC deputy secretary general, also the secretary general of the Indonesia based  Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

“We strongly condemn the WB for its role in global land grabs. In 1970s, the WB actually promoted its own brand of ‘market-assisted land reform’, ” stated Ajiguna adding that “according to the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), after President Ferdinand Marcos’ ouster in 1986 in the Philippines, the Corazon Aquino government was compelled by the strength of both the armed and legal movement for genuine land reform to come up with its own agrarian reform program. But Aquino’s Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), which ironically was also implemented by her son, President Benigno Aquino III, was never meant to distribute land to the poor and landless peasants. CARP clearly echoed many of the recommendations of the WB’s 1975 Land Reform Policy Paper. Worst of all, the WB land reform concept is indeed distributing land -- from the poor to the rich.”

“How market-assisted land reform works in practice can be seen in the Philippines, with the most unequal land distributions in the world. The WB project undermines agrarian reform in the Philippines which actually increases concentration of land in the hands of the landed elite,” remarked Ajiguna adding that “KMP reports that after 27 years of the bogus CARP, the land grabbing spree of Gregorio “Greggy” Araneta III, common relative of Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Mar Roxas and Senator Ferdinand “Bongbong” Marcos, in a more than 3,000-hectare agricultural land in the City of San Jose Del Monte, Bulacan continues. To protect their interests, Araneta terrorizes the farmers thru his more than 200 security guards that served as his private army. Farmers are prohibited from planting and harvesting their produce.” Araneta is the brother-in-law of Marcos. On the other hand, Roxas’ mother, Judy Araneta belongs to the landlord Araneta clan.

“The same is happening in other countries in Asia. In Indonesia, the WBs land grabbing works through the government’s agricultural and land policies. The recent law on industrial agriculture which give agri-industry companies to invest more in agriculture is one of the examples how this WB works. This is concrete in the Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, where the Indonesian government uses the new law (Law No. 2 2012) to provide so-called land for development and public interest on agriculture to develop 1.6 million hectares of primary forest to be converted into the integrated agro fuels and food estate,” Ajiguna explained adding that “ this law and other agrarian scheme is being used by President Jokowi in the coming celebration of the 60th Asia Africa Conference (popularly known as Bandung Conference) on April 19 to 24 to invite more investors, in infrastructure and food, which will worsen the implementation of Public Private Partnership (PPP) in the country.”

“In Sri Lanka, WB invested $18 million in so-called ‘Sustainable Tourism Development Project’ signed in January 2010 which is the reason for the conversion of the ancestral lands in Panama into a tourism zone. This was disclosed after the International Fact Finding Mission (IFFM) organized by APC in 2013 where we found out that the WB in collaboration with the Sri Lankan government is to blame for the impacts of Arugam Bay Tourism Promotion Zone in Panama in Southeast Sri Lanka. The Arugam Bay has more than 20,000 people,” stated Zenaida Soriano, APC Southeast Asia coordinator also the chairperson of the Philippine-based National Federation of Peasant Women (AMIHAN).

"What the WB is doing is global land grabbing at the highest level. The WB further destroys the livelihood of small farmers and landless peasants. Therefore, the people especially the food producers and landless peasants have to resist this phenomenon of global land grabbing," added Soriano.
“On March 23-24, at least 200 farmers led by the KMP and the Alliance of Farmers in Bulacan –San Jose Del Monte camped out in front of the DILG office calling on Secretary Roxas and Senator Marcos to immediately stop the land grabbing of agricultural lands in the City of San Jose Del Monte, Bulacan and to pull out Araneta’s private army. On March 24, farmers and their allies marched to Mendiola to call for the ouster of the landlord President Aquino”, ended Soriano.

The APC calls on all stakeholders to reject the WB’s Conference on Land and Poverty because it will further strengthen the collaboration of the imperialist countries and its puppet government under the guise of investment and development but in reality it will only advance its role in global land grabbing.
“Genuine land reform will only be realized through resolute and militant struggle of the organized peasantry who will exact a just distribution of land. It is therefore crucial to strengthen the peasant movement at the local and international level. The peasant movement should likewise be integrated with the overall people's movement against the reactionary forces of imperialism,” ended Ajiguna. ##



Reference:

Rahmat Ajiguna
APC Deputy Secretary General (Indonesia)
Mobile no: +6282110857684


Zenaida Soriano
APC Southeast Asia Coordinator (Philippines)
Mobile no:+6399214571904

AGRA : Kecam Pembunuhan Petani di Jambi oleh Keamanan PT. WKS

Siaran Pers
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
Atas Pembunuhan Petani di kabupaten Tebo-Jambi
 

Mengecam Pembunuhan yang dilakukan petugas Keamanan PT. Wirakarya Sakti (WKS) Terhadap Indra, Petani Kabupaten Tebo-Jambi!
Menuntut Pihak Kepolisian  Segera Menangkap dan Memproses Pelaku Penganiayaan!
Menuntut Kepada Presiden Jokowi Segera menyelesaikan konflik Agraria dan Menjalankan Program Land Reform Sebagaimana Janji dalam Kampanye!

 
Jakarta, 2 Maret 2015.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam pembunuhan yang dilakukan pihak keamanan PT. Wirakarya Sakti, dan menuntut pihak Kepolisian agar segera manangkap dan menindak para pelaku penganiayaan hingga menyebabkan Indra,  seorang petani di Kabupaten Tebo Jambi tewas.

Selama 4 bulan pemerintahan Jokowi, AGRA mencatat 3 orang petani meninggal, 77 orang di kriminalisasi dan dipenjara, Indra adalah korban ketiga dari pihak petani yang tewas akibat konflik lahan.

Rahmat (Sekjend AGRA) menyampaikan, bahwa Kematian Indra adalah akibat konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. Wirakarya Sakti (WKS), diatas lahan seluas 1500 ha, dimana 500 ha diantaranya telah dikuasai kembali oleh petani dan ditanami tanaman pangan, seperti padi dan palawaji dengan berbagai macamnya.

Pengeniayaan yang menyebabkan tewasnya Indra terjadi pada 27 Februari 2015, ketika korban bersama temannya, Nikc Karim (Walhi Jambi) melintas di pos penjagaan PT. WKS. Mereka hendak masuk menuju ladang pertanian yang berada dalam perkebunan untuk mempersiapkan upacara panen raya yang akan dilakukan pada Esok harinya. Namun keduanya dihadang oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) PT. WKS dan kemudian terjadi pengroyokan terhadap Indra hingga tewas. Jasad Indra sendiri baru ditemukan pada tanggal 28 Februari pukul 09.00 WIB yang lokasinya sekitar 7 km dari tempat kejadian.

Tindakan brutal yang dilakukan oleh petugas keamanan PT. WKS tersebut, adalah cermin kebrutalan dan kesewenang-wenangan PT. WKS, Perkebunan kayu anak perusahaan PT. Sinar mas tersebut yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Kami menghawatirkan, jika konflik agraria tedak segera diselesaikan, maka korban akan terus berjatuhan dipihak petani. Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan seluruh konflik agraria yang ada dan menjalankan Program land reform, sebagaiman yang dijanjikan dalam kampanyenya sebelum menjadi Presiden, Pungkasnya.

Beras Mahal : AGRA Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden

Kenaikan harga beras dipasar hingga mencapai level tertinggi sepanjang pemerintahan di Indonesia, mendorong Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko widodo agar segera mengendalikan harga beras yang terjangkau oleh petani dan masyarakat lainya. berikut adalah surat resmi yang dikirimkan kepada presiden Jokowi.

Kepada YTH
Ir. Joko Widodo
Presiden RI ke 7
Di
Istana Negara Jakarta


Perkenankanlah kami, dari Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) salah satu organisasi tani tingkat Nasional, yang beralamat di Jl. Ketang-Ketang No. 9 Rt. 03/07 Kelurahan Jati, Pulogadung-Jakarta Timur. Menyampaikan suara hati anggota kami dan jutaan petani Indonesia yang kita cintai bersama.

Kami merasa sedih dengan perkembangan penghidupan petani yang kian hari makin sulit, kenaikan harga BBM yang telah Bapak Presiden putuskan masih membawa dampak yang cukup berat bagi petani, tingginya biaya produksi pertanian tidak bisa lagi tergantikan oleh penjualan hasil produk pertanian yang petani hasilkan, meskipun kita semua tahu bahwa harga BBM telah Bapak turunkan sebagian, namun kebutuhan hidup lainya terus mengalami peningkatan dan tarif transportasi juga tidak diturunkan.

Saat ini harga beras dipasar menyebabkan para Ibu menjerit, mereka sulit untuk mendapatkan beras karena harganya yang tinggi, namun mereka harus tetap menyediakan makanan bagi keluarganya.

Bagi petani tingginya harga beras di pasar sama sekali tidak memberi keuntungan, biaya produksi beras petani mencapai Rp. 5.185/kg, Sedangkan pemerintah melalui bulog hanya menetapkan harga beli beras petani Rp. 6.600/kg namun mereka harus membeli beras dipasar hingga Rp. 12.000/kg. Tentu ini sangat merugikan petani kita karena daya belinya akan terus menurun dan hal ini akan meningkatkan inflasi yang tinggi di perdesaan.

Kami berpendapat bahwa Bapak Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara kita. Oleh karena itu Bapak Presiden dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, kami sangat yakin dengan kekuasaan yang Bapak Presiden miliki maka hal ini bisa diatasi. Hemat kami operasi pasar dan menyalurkan jatah Raskin tidak lagi cukup untuk mengatasi masalah masalah tingginya harga beras dan harga - harga kebutuhan pokok rakyat dipasar.

Oleh karena itu Kami mendesak Kepada Bapak Presiden untuk segera menghentikan lonjakan harga beras dan segera menetapkan harga beras yang terjangkau bagi petani dan masyarakat lainnya.

Jika mendasarkan atas Penetapan harga beli beras petani oleh pemerintah melalui pembelian Bolog sebesar Rp. 6.600 per Kg, maka kami mendesak Bapak Persiden bisa menetapkan harga beras dipasar tidak lebih dari Rp. 7.000 per Kg. kami juga berpendapat pemerintah tidak cukup hanya menetapkan harganya saja namun pemerintah harus pula melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung harga beras dipasar.

Lebih jauh, kami berpendapat bahwa masalah pangan di negeri kita ini akan terus terjadi selama kita tidak membangun kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan hanya mampu kita wujudkan jikalau kita menjalankan Reforma Agraria sejati sebagaimana yang bapak Presiden janjikan dalam kampanye sebelum bapak terpilih menjadi Presiden.

Kami sangat yakin, bahwa tak terkendalinya harga beras dipasaran sesungguhnya sangat mungkin diatasi oleh pemerintah. Namun jika ternyata hal ini tidak sanggup diselesaikan, maka kami menilai Bapak presiden telah gagal memimpin pemerintahan Negeri ini.


Salam Hormat.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria
Rahmat Ajiguna
Sekjen

AGRA : Batal Lantik BG, ini Pencitraan Jokowi Kepada Rakyat

Sumber :pelitaonline

Kami, dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menilai pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri hanya sekedar pencitraan semata dari pemerintahan Jokowi-JK untuk menutup-nutupi ke-engganannya membrantas korupsi.  Hal tersebut terbukti dengan membiarkan berlarut-larut KPK dalam ketidakjelasan, melalui serangan politik dan kriminalisasi yang diakhiri dengan episode penunjukan PLT KPK oleh Presiden Jokowidodo guna menggantikan pimpinan KPK lama yang tergusur melalui episode drama politik.

Dengan membatalkan pelantikan BG sebagai Kapolri, maka Jokowi akan kembali mendapatkan “sedikit” kepercayaan rakyat yang sebelumnya jatuh bangkrut.  Namun Jokowi tetap tidak mampu menutupi fakta  politik dan hukum yang terjadi menunjukan adanya transaksi kepentingan politik menjadi dasar dari segala kisruh KPK-Polri. Kemenangan BG atas sidang pra peradilan memberikan gambaran nyata bagaimana kuatnya koruptor dalam struktur kekuasaan politik Indonesia saat ini, sehingga hukum bisa diakali sedemikian rupa hingga tidak berkutik di bawah kendali pejabat pemerintahan dan aparat hukum korup.

Lebih lanjut, kami mencurigai adanya kepentingan pemerintahan Jokowi yang membiarkan konflik terbuka Polri dengan KPK untuk memancing kegaduhan politik, sehingga Jokowi dituntut turun tangan dan bisa menempatkan “kader” yang loyal kedalam tubuh KPK maupun Polri yang selama ini menjadi salah satu alat utama penegakan hukum, secara khusus dalam isu korupsi di Indonesia. 

Jikalah benar kanyatan demikian, maka pemerintahan yang bersih tidak akan pernah terwujud dan program pemberantasan korupsi hanya menjadi jargon politik semata oleh pemerintahan Jokowi-JK. karenanya Kami mengajak setiap elemen rakyat Indonesia untuk semakin waspada dengan berbagai bentuk tipuan dan ilusi pemerintahan Jokowi yang dikemas dalam berbagai bahasa dan bentuk yang seolah-olah berpihak pada rakyat. Masalah pemeberantasan korupsi tidaklah bisa hanya disandarkan oleh para birokrat dan pemerintah yang berwatak korup, perlawanan terhadap korupsi hanya bisa dilakukan oleh persatuan rakyat.

AGRA : Bank Tanah Hanya Akan Menjadi Calo untuk Merampas Tanah Rakyat.

 

Sumber :Tambang.co.id

Gagasan pemerintah untuk membentuk bank tanah semakin kuat, selain bank tanah, pemerintah melalui menteri keuangan, juga akan membentuk bank infrastruktur.  Bank tanah dirasa penting kehadirannya untuk dapat lebih menjamin ketersedian tanah bagi proyek dan investasi. Pemerintah menilai, selama ini pembebasan tanah menjadi masalah utama dalam penyediaan tanah untuk kepentingan proyek dan investasi, karena selain mendapat penolakan dari masyarakat, harga tanah yang juga cukup tinggi.

Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentigan umum, sesunguhnya tidak hanya menjamin ketersedian tanah untuk kepentingan pemerintah semata, tetapi juga mengakomodir kepentingan swasta. Namun ini dirasa belum cukup sehingga penting membentuk badan khusus yang diberi nama Bank Tanah.

Konsep pembangunan bank tanah secara khusus ditujukan untuk menyediakan tanah siap bangun baik secara fisik maupun secara adminstrasi, yaitu melalui sertifikasi atas tanah. Pada era SBY, program sertifikasi tanah dikemas dalam progra Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Begitu juga dalam era pemerintahan Jokowi, program ini dikemas dengan sebutan Land Reform, yang sudah dijalankan dengan membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Tengah belum lama ini.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rahmat, konsep bank tanah bisa saja segera direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi-JK, terlebih pembentukannya mendapat desakan yang sangat kuat, terutama dari para pengusaha. “Kami menilai ide konyol ini harus dihentikan, konsep bank tanah tak-ubahnya sebagai calo tanah dan akan merampas tanah-tanah rakyat,” ujar Rahmat.

Bank tanah dibentuk hanya untuk mempermudah pembebasan tanah dan sebagai langkah pemerintah melepaskan tanggung jawab dari dampak sosial yang diakibatkan oleh proyek pembangunan maupun investasi lainnya. Seharusnya pemerintah mencari solusi yang tepat didalam memecahkan masalah pembangunan, juga melihat  kenyataan mengapa masyarakat menolak pembebasan lahan. Pemerintah harus mengetahui bagaimana keadaan petani dan rakyat di Indonesia secara objektif.

Mayoritas penduduk Indonesia, khususnya petani, yang sebagian besar adalah petani gurem atau petani yang tak bertanah serta petani yang memiliki tanah sangat sempit, namun lahan tersebut sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, jika kehilangan atau terusir dari tanahnya, sama artinya dengan kehilangan hidup yang sudah lama mereka jalani. Dalam banyak kasus, hal ini tidak pernah menjadi pertimbangan pemerintah ketika melakukan pembebasan lahan. Masyarakat hanya mendapatkan ganti rugi semata, tanpa dipikirkan dampak yang dialami masyarakat setelah kehilangan tanahnya dan bagaimana mereka melanjutkan kehidupan.

Kenyataan lain, ada segelintir orang yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah untuk memonopoli tanah yang sangat luas. Sebagai contoh, 29 taipan diberikan penguasaan tanah oleh pemerintah seluas 5,1 juta ha atau hampir setengah dari Pulau Jawa dan mendapatkan kekayaan Rp. 922,3 Triliun atau hampir setengah dari APBN dan 2/3 lebih besar dari pendapatan seluruh penduduk Indonesia? Disinilah letak ketidakadilan terjadi. (sumber: http://m.tempo.co/read/29-Taipan-Sawit-Kuasai-Lahan-Hampir-Setengah-Pulau-Jawa)

Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa ide pemerintahan Jokowi untuk membentuk bank tanah hanya akan semakin memperbanyak perampasan tanah terhadap rakyat dan semakin meningkatkan monopoli atas tanah oleh seglintir orang. Dengan kata lain, pembangunan bank tanah dan bank infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi-JK, hanya akan melahirkan kemiskinan yang semakin luas. Seharusnya Jokowi-JK melakukan perombakan total terhadap penguasaan tanah dan sumber agraria di Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa baik PPAN oleh SBY dan Land Reform yang dicanangkan oleh Jokowi, bukanlah Land Reform yang sebenarnya. Dua program itu merupakan bentuk penipuan negara terhadap perampasan tanah, yang berkedok kebijakan publik. 

Cp : Rahmat Sekjen Aliansi Gerkana Reforma Agraria (AGRA) +62 82110857684

AGRA : Putusan Praperadilan Kasus BG adalah Kemenangan Koruptor di Indonesia.

 

sumber: detik.com

Jakarta (16/2), keputusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan gugatan Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) pada sidang praperadilan atas penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK, menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Rahmat, menyampaikan kekecewaannya atas putusan pengadilan ini. Dia berpendapat putusan praperadilan yang memenangkan BG melukai perasaan rakyat. Putusan ini merupakan kemenangan bagi koruptor dan membawa angin segar para koruptor. Ini akan berdampak terhadap kepercayaan diri bagi koruptor, dengan demikian putusan ini akan menghambat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Alasan hakim untuk memenangkan gugatan BG adalah karena bukan pejabat penyelenggara negara dan bukan pula sebagai penegak hukum, sebab jabatan BG bukan Eselon satu. Hakim juga menyatakan bahwa BG tidak terbukti merugikan negara. Sayangnya dalam hal ini, hakim telah melampui kewenangannya. Seharusnya perihal kerugian negara dibuktikan melalui pengadilan tindak pidana korupsi bukan dalam praperadilan.

Rahmat menegaskan, putusan pengadilan ini merupakan cerminan pemerintahan Jokowi-JK yang melindungi koruptor dan bentuk pengingkaran terhadap janji untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Terkait dengan polemik penetapan BG sebagai Kapolri, Rahmat meminta kepada Presiden untuk tetap membatalkan pelantikan, dan terus melakukan pengusutan dugaan keterlibatan BG dalam tindak pidana korupsi. Dalam kesempatan ini juga Rahmat menyerukan kepada seluruh anggota AGRA dan semua masyarakat untuk terus melakukan perlawan terhadap korupsi di Indonesia dan melawan pemerintahan yang korup.

Cp : Rahmat Sekjen Aliansi Gerkana Reforma Agraria (AGRA) +62 82110857684

Onward the continuing struggle for genuine agrarian reform! Long Live International Solidarity!

A joint message of solidarity from the Kilusang Magbubukid ngPilipinas (KMP) and the Asian Peasant Coalition (APC)

The Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) and the Asian Peasant Coalition (APC) convey our most militant salute to the peasants, led by the Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), in Sukumalya village, Rumpin district, Bogor regency in West Java province, Indonesia on its 7th year of unwavering struggle to defend their land.

We strongly condemn the Jokowi government of Indonesia and its military, especially the National Air Force of Indonesia (TNI AU), for the harassment and continuing threats against Sukumalya peasants who are resisting state-sponsored land grabbing. In 2007, the National Air Force of Indonesia shot one peasant and two others were abducted (one of them is a national committee member of AGRA) in its attempt to evict Sukumalya peasants to give way for the construction of the Air Force base.

But despite this, the people of Sukumalya village are resolutely defending 1,070 hectares of land being claimed by the Air force.  We are with you in your struggle to defend your ancestral land. Never give up the fight to defend your land! Your ancestors resisted the Dutch colonial rule and have defended the same land you’ve been fighting for.
The KMP and APC likened the struggle in Sukumalya village to San Isidro village, Laur town of Nueva Ecija province in the Philippines where peasants are struggling against the Fort Magsaysay Military Reservation (FMMR) claiming ownership of 3,100 hectares.  In 1930s, farmers were already cultivating the lands at FMMR. But in 1991, the base of the Philippine Army (PA) 7th Infantry Division was moved in the contested 3,100-hectare land in Laur, Nueva Ecija.  About 6,000 peasants live and are cultivating the land in San Isidro village.

Like Sukumulya village, the people of San Isidro village were harassed and intimidated. On October 25, 2008, soldiers from PA 7th Infantry Division demolished 34 houses in the village. This was done after the farmers attended the caravan, led by KMP, to protest bogus Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) in Manila.  But the farmers were able to rebuild their homes and remained in their land. Up to now, peasant communities are militarized, soldiers camped in Barangay (village) halls sowing fear and terror. But the people of San Isidro village remain steadfast in their struggle. Through their strong unity and militant struggle, the peasants in San Isidro village were able to keep on cultivating their lands. Led by the Alliance of Farmers in Central Luzon (AMGL), the regional chapter of KMP, farmers in San Isidro village are actively campaigning for the passage of Genuine Agrarian Reform Bill (GARB) proposed by Anakpawis Partylist. They believe that only GARB would pave way for free land distribution and security from displacement.

On January 22, while AGRA and its members are celebrating the 7th year of Sukumalya’s continuing struggle against the land grabbing of National Air Force of Indonesia, the KMP on the other hand has mobilized 2,000 peasants to commemorate the 28th year of Mendiola Massacre.  The KMP is holding the Aquino government liable for continuing denial of justice for the victims of Mendiola Massacre that happened in 1987, under the administration of his mother, the late President Corazon Cojuangco-Aquino. Joining today’s protest from the Department of Agrarian Reform (DAR) in Quezon City to Mendiola (near Malacañang Palace) in Manila are farmers affected by massive state and corporate land grabbing – farmers from 3,000 hectare Araneta Estate in San Jose Del Monte Bulacan, the 2,000-hectare Hacienda Dolores in Porac Pampanga, the 40,000-hectare Yulo King Ranch in Coron, Palawan, the 8,000-hectare Hacienda Looc in Batangas and the 6,000-hectare Hacienda Luisita in Tarlac.
Ultimately, the best hope for genuine agrarian reform still lies in the peasants’ continuing militant  and collective struggle and the resolute commitment to wage anti-feudal, anti-fascist and anti-imperialist struggles together with other sectors that are striving to build a truly sovereign, democratic and progressive society.

Long live AGRA!
Long live KMP!
Long live APC! 
Long live international solidarity! 

PCFS strongly supports the struggles of the people of Rumpin District in West Java, Indonesia

The People’s Coalition on Food Sovereignty strongly condemns the violations by the Government of Indonesia to the rights of the people of Kampong Cibitung, Sukamulya Village, Rumpin District in Bogor Regency, West Java, Indonesia.

In January 22, 2015, the village will commemorate the 8th year of the violence committed by the Indonesian Air Force to the people of Sukamulya Village. Exactly eight years ago, the Indonesian Government started expropriating the 1,000 hectare-area that covers the Sukamulya Village to convert it into facilities of the Air Force. The expropriation resulted to violent intimidations like torture and arrests to the people that forced them to leave the lands and leave behind their livelihoods. There were 8 people injured and 6 people arrested and tortured and around 120 families displaced during the incident.

 The people of Sukamulya Village are asserting that by laws, the expropriation is illegal. This is based from the Minister of Agrarian No. 968-28-12-1958, Decree of the Minister of Agrarian December 1960 and Bogor Regent Decree 591/194 that says only 36.6 ha out of the Sukamulya Village area is allocated to the Air Force and 16 ha to the Bogor Regency. This is in contrast with the proclamations of the SBY administration through the Ministry of Finance (MoF) and the Department of Defense (DoD), unilaterally issuing DoD No. B / 798/09/02/895 / Ditkon dated August 10, 2010 on State Property Inventory (IKN) of Air Force ground that asserts that the 1000 hectare area of Sukamulya Village is owned by the Air Force to use for its facilities. The 1960 decree of the Minister of Agrarian is not even updated prior the proclamation.

Solidaritas Anti Kekerasan : Hentikan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Rakyat 10 Desember 2014

“Saya Menyerukan kepada semua Negara untuk menghormati kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia setiap hari sepanjang tahun. Saya mengajak semua orang (di dunia) untuk menuntuk pertanggungjawaban pemerintahnya” – Ban Ki-moon (Sekretaris Jenderal PBB)



Idealnya, Hak asasi manusia merupakan standar umum melihat pencapaian/keberhasilan semua Negara dan bangsa yang kemudian dapat diukur dari pembuktian konkret dari seluruh kerja-kerja strategi dan agenda yang diprioritaskan oleh Negara. Namun, kedua hal diatas; bukti konkret dan strategi, terlihat absen di awal pemerintahan Jokowi-JK. Penegakan hak asasi manusia, perlindungan atas hak-hak warga hingga pada jaminan atas hak-hak dasar kewarganegaraan masih belum tampak untuk dipenuhi.

Secara Internasional, pesan hari Hak Asasi Manusia sedunia pada 10 Desember 2014 adalah “Human Rights 365”. Pesan yang disampaikan oleh Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (Office of the High Commissioner for Human Rights) ini menitiberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap harinya sepanjang tahun. Disamping itu, menuntut setiap Negara untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas kewajibannya dalam melindungi hak asasi manusia. Bahwa, seluruh warga negara disetiap-saatnya berhak atas berbagai macam hak asasimanusia, dimana pun ia berada. Tentunya, pesan ini senada dengan semangat yang terkandung dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sampai saat ini, praktik penegakan HAM di Indonesia, terutama di provinsi Sulawesi Selatan, masih belum dikelola secara baik. Masih banyak terdapat diskriminasi dan tindakan pelanggaran HAM yang masif terjadi di berbagai sektor baik menyangkut hak atas sipil-politik, hak atas ekonomi, sosial dan budaya hingga pada keberpihakan negatif aparat keamanan dan hukum. Oleh karena itu, Kami, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Anti Kekerasan,ingin memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah isu yang menjadi ukuran penting penegakan HAM baik Sulawesi Selatan secara khusus maupun Indonesia pada umumnya, selain isu-isu lainnya, yaitu:

Pertama, minimnya mekanisme sanksi yang diterapkan kepada oknum polisi yang melakukan tindak kekerasan. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum polisi hanya bersifat internal seperti sanksi kode etik. Kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini terdapat pada proses pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM dan pengamanan sengketa lahan terutama di Takalar dan Sinjai. Aparat kepolisian dan TNI melakukan tindakan pemukulan dan bentuk kekerasan fisik lainnya terhadap para petani di Takalar saat berusaha menghalangi aksi pengolahan secara paksa atas lahan sengketa oleh PTPN XIV. Adanya kriminalisasi dialami oleh para petani baik di Takalar (Dg. Ngamin, Dg. Mangun dan Dg. Mone; Dg. Ngamin dan Dg. Mangun masih ditahan hingga sekarang) dan di Sinjai (pak Bachtiar masih ditahan). Pada isu penolakan kenaikan harga BBM, aparat kepolisian dengan brutal menggunakan kekuatan berlebihan dan melakukan pembubaran paksa aksi unjuk rasa mahasiswa hingga melakukan penyerangan masuk ke dalam kampus dan melakukan perusakan. Juga tejadi penembakan terhadap mahasiswa, berbagai bentuk kekerasan fisik dialami oleh sejumlah mahasiswa, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Akibatnya, seorang warga sipil meregang nyawa dan sejumlah mahasiswa mengalami skorsing akbat kebijakan negatif dari pihak kampus. Aparat TNI juga terlibat penuh dalam pengamanan aksi unjuk rasa, yang mana bukan menjadi tugas utamanya. Sementara itu, polisi justru lemah dalam menghadapi aksi-aksi kekerasan dalam bentuk penyebaran kebencian atas kelompok-kelompok minoritas dan rentan padahal tindakan tersebut dapat berpotensi pada aksi kekerasan oleh kelompok-kelompok intoleran.

Kedua, ketiadaan perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan dan kepercayaan serta kelompok LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, and Questioning) serta tindakan pembiaran atas maraknya penyebaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok intoleran mengakibatkan hilangnya rasa aman dan keadilan serta ketidaknyamanan melakukan aktivitas harian kerap dialami oleh kelompok minoritas keagamaan-kepercayaan dan LGBTIQ.

Ketiga, kegagalan Negara dalam memberikan perlindungan terhadap pada jurnlis dan aktivis HAM. Setidaknya 7 jurnalis mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik serta intimidasi saat melakukan peliputan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM. Hingga saat ini Negara (kepolisian) belum dapat memberikan rasa keadilan atas terjadi pelecehan profesi jurnalis yang mana telah diatur dalam undang-undang pers. Oknum polisi sebagai pelaku hanya diproses secara internal. Sementara itu, Eva Bande (aktivis HAM) hingga saat ini masih ditahan, sementara pihak kepolisian (Polres Luwuk) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait pelaporan atas Murad Husein pelaku perusakan kawasan hutan untuk perkebunan sawit dan kakao seluas 6.010 Ha.

Keempat, ketiadaan sikap politik Presiden Jokowi dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana Munir. Malah, diawal pemerintahannya ini, Pollycarpus Budihari Prijanto bebas menghirup udara segar diluar sel penjara. Tentunya hal ini mengindikasikan tindakan pengabaian pemerintahan Jokowi-JK atas penuntasan kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM, Munir.

Kelima, Lambannya, bahkan terhentinya, proses penuntasan sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintahan Jokow-Jk hingga saat ini belum menunjukkan komitmennya untuk memperioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang utamanya terjadi di masa Orde Baru, mulai dari peristiwa kemanusiaan 1965/1966, Penembakan Misterius, Tragedi Talangsari,Tanjung Priok, Peristiwa Malari, pelanggaran di masa DOM Aceh, penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi 1997/1998, kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti dan Semanggi dan termasuk pelanggaran HAM yang terjadi atas penerapan operasi militer di Papua.

Catatan tersebut diatas merupakan point-point krusial yang semestinya segera direspon dan diselesaikan oleh pemerintah, baik di Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat. Untuk itu, Kami merekomendasiakan dan mendesak agar;

Pertama, Presiden Jokowi semestinya dapat menggunakan momen peringatan hari HAM sedunia untuk mempublikasikan kerja-kerja strategisnya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM.

Kedua, Para petinggi jajaran sektor keamanan, mulai dari panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan lainnya harus melakukan evaluasi atas berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparatnya, selain itu juga menghentikan segera penggunaan pratik-praktik kekerasan dalam menghadapi warga Negara dengan membuat terobosan baru yang mendorong profesionalisme dan akuntabilitas aparatnya.

Ketiga, Presiden Jokowi harus segera merealisasikan agenda kebenaran dan keadilan. Keluarga korban masih menunggu aktualisasi dari janji-janji terkait penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Keempat, Presiden Jokowi bersama apartur pemerintahannya segera memberikan jaminan sepenuhnya atas rasa aman terhadap kelompok minoritas keagamaan-kepercayaan dan kelompok rentan. Disamping itu, juga mencabut sejumlah kebijakan/peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Kelima, disamping itu, Kami juga mendesak pemerintah untuk segera menurunkan kembali harga BBM, memberikan upah layak kepada buruh, menolak kebijakan BPJS dan menghentikan sistem kerja outsourcing.


Mari Bersama Mengentikan Penerapan Kekerasan dan Menghormati Hak Asasi Manusia!

SOLIDARITAS ANTI KEKERASAN

FRONT PERJUANGAN RAKYAT SULAWESI SELATAN, AMARA, SAMURAI, GERAM, KONTRAS SULAWESI, LBH MAKASSAR, WALHI SULSEL, SP ANGIN MAMIMMIRI, FNBT, SEHATI, SCBM, SJPM, FMPR, SOL

AGRA: Jokowi-JK Harus Prioritaskan Agenda Penyelesaian Konflik Agraria.

Bentrok kembali pecah antara petani Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar-Sulawesi Selatan dengan Aparat Brimob dan TNI pada Selasa 14 Oktober 2014 lalu. Bentrokan ini  ini terjadi karena pihak PTPN XIV kembali secara paksa mengolah lahan yang menjadi sengkata dan saat ini telah ditanami tanaman pangan oleh petani kecamatan Polongbangkeng utara yang tergabung dalam Serikat Tani Polongbangkeng (STP) dan bagian dari anggota Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Rahmat selaku sekertaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyayangkan terjadi bentrokan lagi, ‘bentrok dengan Aparat sudah sangat sering terjadi sepanjang konflik ini” setidaknya terdapat tiga kali bentrok yang cukup besar, yakni pada tahun 2009 bentrok terjadi mengakibatkan 10 orang terkena tembak dan 9 orang ditangkap, tahun 2013 bentrok kembali terjadi dan mengakibatkan 1 orang petani luka tembak pluru tajam Brimob. Sebenarnya bentrokan semacam ini bisa dihindari kalau pihak PTPN XIV tidak mengerahkan Brimob (polisi dan TNI) untuk memaksa mengelola lahan yang menjadi sengketa terlebih telah ada kesepakatan untuk segera menyelesaikan konflik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi Sulawesi Selatan.

Konflik tanah dan agraria terus meningkat jumlahnya, AGRA mencatat selama pemerintahan SBY, jumlah konflik mencapai 1.379 yang meliputi konflik perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dan kelautan. Luasan konflik mencapai 5.686.322, 15 hektare, dengan melibatkan lebih dari 922.781 kepala keluarga. Akibatnya tidak kurang dari 1.180 petani dikriminalisasi, 556 luka-luka dan 65 orang meninggal dunia, tentu catatan ini jauh dengan fakta dilapangan sebab tidak semua konflik dan korban mampu untuk didata oleh AGRA. Karenanya Jokowi-JK setelah dilantik nanti harus memprioritaskan penyelesaian konflik agraria yang terjadi, apalagi Jokowi telah menjajinkan akan menjalankan program Land Reform. bagamana bisa menjalankan progran Land Reform jika konflik yang ada saja tidak diselesaikan Pungkas Rahmat. 

Konflik antara petani Polongbangkeng Utara dengan PTPN XIV berawal adanya pengambilalihan lahan pertanian milik warga masyarakat dengan cara pembebasan lahan pada tahun 1978-1979 oleh PT. Madu Baru dan tahun 1982, pembebasan lahan dilanjutkan oleh PTP XXIV-XXV. Selanjutnya tahun 1996 pemerintah mendirikan PTPN XIV yang hingga kini menguasai lahan tersebut. Proses pembebasan lahan dilakukan dengan cara manipulasi dan intimidasi, melalui operator lapangan pihak PTPN menipu masyarakat dengan menyatakan tanahnya disewa untuk perkebunan tebu dan pabrik gula selama 25 tahun dan berakhirnya tahun 2006. Setelah 25 tahun menunggu ternyata lahan tidak dikembalikan, sehingga masyarakat mulai mempertanyakan dan meminta lahan dikembalikan. Namun, pihak perusahaan tidak memenuhi permintaan masyarakat, bahkan mempertahankan. Akhirnya masyarakat mulai melakukan penguasaan dan mengelola lahan sebagai lahan pertanian sejak tahun 2012 hingga sekarang.

AGRA: Perpu SBY Gantikan UU PILKADA Upaya Cuci tangan dan Menarik Simpati Rakyat.

Drama palsu kembali dimainkan oleh presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai upaya cuci tangan dan upaya untuk menarik simpati rakyat di penghujung pemerintahannya setelah dirinya dikecam oleh banyak pihak akibat disyahkan UU Pilkada olah DPR. RI pada tanggal 26 September dini hari.

Tanpa memiliki rasa malu SBY mengarang sebuah cerita untuk mengingkari fakta-fakta yang ia lakukan sendiri, tanpa merasa bersalah dia menyatakan "Kalau DPR sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat, mestinya pilkada langsung dengan perbaikan yang akan kita anut," sungguh sebuah pernyataan yang tidak tau malu dan tidak sama sekali mencerminkan perkataan seorang presiden. Pernyataan ini dilontarkan setelah dirinya dibuli banyak pihak dan karena kebijaknnya yang membuat UU Pilkada mendapat tentangan luas dari rakyat. 

Rahmat, Sekertaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyatakan bahwa pernyataan dan rencana SBY memngeluarkan perpu adalah upaya memutar balikan fakta, pihaknya sebagai presiden adalah pengusul dibuatnya UU pilkada, dia juga berupaya untuk melemparkan kesalahan sepenuhnya kepada DPR. RI setelah UU pilkada ini di tentang oleh Rakyat. Jadi UU pilkada sepenuhnya lahir dari keinginan dan kepentingan SBY, karenanya SBY dan partai Demokrat adalah yang paling bertanggung jawab, sebab dalam voting tersebut sesungguhnya Demokrat adalah pihak yang paling menentukan atas gagal dan tidaknya pengesahan UU pilkada, dan ternyata melalui drama dalam voting Demokrat atas intruki SBY mengambil langkah untuk Abstan dan Work Out, sehingga UU Pilkada diketok.

Saya telah mengeluarkan seruan kepada seluruh angota AGRA disemua Daerah untuk segera melakukan perlawanan terhadap SBY dan berjuang keras untuk dicabutnya kembali UU pilkada yang telah merampas hak politik rakyat. AGRA juga sudah menyiapkan untuk melakukan upaya Judicial Review berssama dengan organisasi sipil lainnya.

Bagi kaum tani, UU Pilkada tidak hanya akan merampas hak konstitusional kaum tani didalam menentukan pemimpinnya, tetapi hal ini akan berdampak terampasnya ruang kaum tani untuk memperjuangkan kepentingan sosial ekonomi, pemilihan secara langsung memberikan ruang kepada kaum tani untuk membangun kontrak politik secara langsung terhadap calon pemimpinanya dan selama ini diberbagai tempat menguntungkan bagi kaum tani karena kebih diperhatikan oleh pemimpinnya karena keterikantannya secara langsung, tetapi jika pemilihan melalui DPRD maka kaum tani akan kehilangan ruang itu dan pemimpinnya tidak akan memiliki ketakutan tidak menjalankan program yang menguntungkan bagi petani, tetapi Bupati/Walikota/dan Gubernur cukup hanya mengurus para DPRD, yang penting dekat dengan DPRDnya maka aman kepentingan untuk mencalankan ulang sebagai pemimpin.

Tarik Ulur Menaikan Harga BBM Hanyalah Pencitraan Pemerintahan Dan Pemiskinan Rakyat Indonesia.

Tidak ada alasan untuk menaikan harga BBM kecuali mengabdi kepada kepentingan Asing di Indoensia.

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM.

Dipenghujung pemerintahan SBY dan menjelang pelantikan pemerintahan Jokowi-JK terjadi perdebatan tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Setidaknya dalam seminggu terakhir terdapat perbedaan antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan yang akan datang yaitu Jokowi tentang hal tersebut. Ada dua pos anggaran dalam APBN perubahan 2014 yang mendapat perhatian yaitu pertama subsidi Energi (BBM, Listrik dan LPG), yang kedua  tentang Utang luar negeri. 

Pos anggaran tentang subsidi bergulir lebih panas terutama terkait dengan semakin dekatnya pergantian tapuk pimpinan dari SBY ke Jokowi di bulan Oktober. Dalil jika tetap dipertahankannya subsidi energi terutama untuk BBM akan mengakibatkan APBN perubahan 2014 akan jebol adalah isu yang paling sering dimunculkan. Selain itu kebijakan ini juga berdampak pada kuaota BBM dalam negeri akan habis sebelum waktunya dan negara akan menanggung kerugian yang besar.

Jika kita pelajari lebih dalam dari mana sesungguhnya asal usul kebijakan Pengurangan atau penghapusan subsidi Energi (Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), Listrik, LPG) yang esensinya adalah menaikan harga BBM, BBN, Listrik dan Gas, ini merupakan mandat Asing (Imperialis) yang di tuangkan dalam tiga dokumen penting mengenai kebijakan liberalisasi sektor energi, pertama tertuang dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF,  Januari 2000), kedua tertuang dalam dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001) ketiga tertuang dalam dokumen USAID dengan judul Energy Sector Governance Strengthened yang initinya dari dokumen ini adalah pengaturan sektor energi lebih efisien dan transparan dengan jalan pengurangan Subsidi dan melibat sektor swasta dan asing dalam urusan hajat hidup orang banyak atau dengan kata lain privatisasi.

Tiga dokumen itulah yang mendasari pemerintahan SBY mengeluarkan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang esensinya adalah menaikan harga BBM. Ini cukup untuk membuktikan bahwa pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang anti rakyat atau pemerintahan Boneka dari kepentingan monopoli Internasional terutama Imperialisme AS.

Tetapi dalam penghujung pemerintahan SBY dan menjelang pelantikan pemerintahan baru Jokowi-JK terjadi tarik ulur dan saling melempar untuk menaikan BBM, hal ini tidak lain dan tidak bukan untuk pencitraan keduanya, SBY masih memiliki harapan menaikan karirnya sedang Jokowi-JK ingin menjaga pemerintahannya yang “pro rakyat” lepas dari ini semua tetapi dampak dari kebijakan ini hanyalah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat.

Banyak nelayan yang tidak bisa melaut karena tidak bisa mendapatkan solar, kebutuhan bahan pokok rakyat melambung tinggi, rakyat mengantri untuk mendapatkan BBM di SPBU-SPBU ini menjadi pemandangan biasa dalam satu minggu belakangan di pulau Jawa dan Sumatra sementara untuk pulau kalimantan rakyat mengatri untuk mendapat BBM sudah terjadi sejak lama. 

Dampak lain yang dirasakan oleh kaum tani adalah perampasan tanah semakin merajalela diseluruh pelosak negeri. Akibat krisis energi sejak tahun 2009, akibat monopoli bahan bakar fosil oleh negara besar (imperialisme), sekaligus kedok dari Imperialis untuk mendorong bahan bakar alternatif dari bahan bakar fosil (BBM) menjadi bahan bakar nabati (BBN) hal ini menjadi salah satu pemicu terjadi perampasan tanah besar-besaran milik kaum tani untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit, tebu, jarak dan lain-lain.

Berbanding lurus dampak dari masifnya Perampasan tanah untuk perkebunan sawit, tebu, jarak dan satu proyek raksasa MIFE di Papua telah menimbulkan banyak korban dari kaum tani. Data yang dikumpulkan oleh AGRA dari berbagai sumber, ada sekitar 1180 orang kaum tani di dipenjara, 556 kaum tani luka-luka dan 65 orang kum tani meniggal ini terjadi selama 10 tahun SBY berkuasa dari 2004-2014.

Sementara itu borjuasi komprador, tuan tanah besar dan kapitalis birokrat menjadikan situasi ini untuk menumpuk kekayaan diatas penderitaan rakyat khususnya kaum tani yang semakin terhisap dan tertindas oleh kenaikan harga yang diakibatkan oleh pengurangan subsidi energi dan kenaikan harga BBM. 

Karenanya AGRA, yang merupakan salah satu organisasi tani tingkat nasional, beranggotakan petani, nelayan dan sukubangsa minoritas (masyarakat adat) menolak rencana pemerintah untuk menaikan BBM dan menyerukan kepada kaum tani dan rakyat Indonesia untuk mengkonsolidasikan perlawanan atas kebijakan ini dengan berbagai bentuk dan menyerukan agar melakukan protes secara nasional dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September mendatang.

Jayalah kaum Tani Indonesia, Jayalah Perjuangan Rakyat.

Rahmat

Sekjend Pimpinan Pusat AGRA

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H, Mohon Ma’af lahir dan Batin”.

Kami menyadari saat ini anggota AGRA di berbagai daerah dan kaum tani secara luas akan merayakan hari raya dengan sangat kesederhanaan, jauh dari suka-cita, jauh dari pesta pora, bahkan tidak sedikit merayakannya dengan keaadaan yang memperihatinkan, tanpa tempat tinggal tanpa memiliki sumber penghidupan akibat perampasan tanah yang terus berlangsung.

Kami mengapresiasi kepada seluruh kaum tani dan rakyat Indonesia yang tidak pernah lelah dan terus berjuang untuk meringankan beban ekonomi yang terus menghimpit, beban ini semakin berlipat ditengah bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kami berpesan dalam situasi apapun semangat ini tetap dijaga dan tidak terlena meski dalam suasana merayakan Hari Raya.

Saat ini kaum tani dan rakyat Indonesia masih menghadapi proses pemilihan presiden meskipun, KPU telah secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi “suara rakyat” Jokowi-JK lah yang dikehendaki rakyat sebagai presiden, tetapi kaum tani dan rakyat Indonesia tidak boleh lengah terhadap upaya-upaya “perampokan suara rakyat”. kaum tani dan rakyat Indonesia harus terus memberikan perhatian serius atas upaya-upaya yang akan dilakukan SBY untuk merampok suara rakyat guna memanangkan presiden pilihannya. Melalui Makamah Konstitusi upaya itu bisa ditempuhnya, cara-cara kekerasan atau kekacauan politik, hingga target terburuk jika tidak bisa memenangkan kekuasaan adalah dengan menciptakan legitimasi bagi SBY untuk memperpanjang kekuasaannya.

Kaum tani dan rakyat Indonesia harus terus waspada dan melakukan perlawanan atas upaya-upaya perampokan suara rakyat, kami juga berpesan kepada kaum tani dan rakyat Indonesia agar tidak termobilisasi oleh siapapun yang tidak menghendaki hasil pemilu, terlebih untuk melakukan kekerasan, sebab hal itu hanya akan merugikan bagi kepentingan petani dan rakyat Indonesia, karena tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan petani dan Rakyat Indonesia. 

Tetap semangat dan perkuat terus organisasi untuk memperkeras perjuangan guna mengurangi beban ekonomi, dengan terus berjuang atas tanah, masalah sarana produksi dan masalah-masalah lainnya. Akhirnya Kami dari Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP.AGRA) mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H, Mohon Ma’af lahir dan Batin”. 

Sekjen AGRA : KPU Harus Profesional dan Independen

Jakarta, 19 Juli 20014, kami dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan dukungan penuh kepada sikap tegas KPU yang menolak untuk melakukan penundaan rekapitulasi suara nasional dan pengumuman hasil Pilpres 2014, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU pada Sabtu 19/7/14, yang merespon desakan kubu Prabowo-Hatta agar melakukan penundaan rekapitulasi dan pengumuman dengan waktu satu bulan dari pemungutan suara 9 Juli 2014.

Rahmat, Sekertaris Jenderal AGRA menegaskan bahwa sikap KPU sudah tepat untuk tidak mengulur-ngulur waktu, KPU harus profesional dan independen tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Jika pemilu ini tidak cepat selesai kami menghawatirkan situasi nasional akan semakin tidak kondusif dan hanya akan merugikan bagi rakyat, tegasnya.

Rahmat juga mendesak kepada Pemerintahan SBY harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, situasi pemilu kali ini sudah sangat merugikan bagi rakyat, banyak masalah kaum tani yang sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Berbagai masalah perampasan tanah yang dialami oleh kaum tani sama sekali diabaikan oleh pemerintah, karenanya kami berharap proses pemilihan presiden saat ini agar segera selesai dan pemerintah segera dapat melayani rakyat.#

Awasi dan Lawan Seluruh Usaha Pemerintahan Anti Kaum Tani SBY Memenangkan Secara Culas Calon Presiden penindas Rakyat

“Rilis Media”

Awasi dan Lawan Seluruh Usaha Pemerintahan Anti Kaum Tani SBY Memenangkan Secara Culas Calon Presiden penindas Rakyat, Anti Kaum Tani, Anti HAm dan Anti Demokrasi Dengan Memobilisasi Kekuatan Kaum Tani Dan Seluruh Rakyat Indonesia Seluas-luasnya.

Selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh anggota AGRA dan kaum tani lainnya yang beragama Islam, semoga mendapatkan limpahan rahmat dan karunia, di tengah kehidupan ekonomi dan suasana politik yang tidak mudah.

Semoga perjuangan untuk meringankan beban kaum tani secara ekonomi tetap berjalan dan memberikan manfaat terlebih dalam situasi krisis saat ini : lahan pertanian yang terbatas, biaya produksi yang terus meningkat, peribaan yang semakin merajalela, harga hasil pertanian yang rendah, dan upah kerja buruh tani yang sangat rendah. AGRA menyerukan agar perjuangan untuk pengembalian tanah yang telah dirampas oleh para perkebunan besar, tambang dan taman nasional terus diperjuangan, demikian pula dengan permasalahan-permasalahan lainnya.

Kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia masih menghadapi proses Pemilihan Presiden setelah pemungutan suara 9 juli 2014. Sebelumnya AGRA telah mengambil sikap untuk tidak memilih Calon Presiden yang telah terbukti menindas gerakan kaum tani dan gerakan rakyat dengan kekerasan serta menghalangi kebebasan ber-organisasi dengan hanya membolehkan satu organisasi tani yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) selama kekuasaan Orde Baru. Apabila yang bersangkutan menjadi presiden RI, maka kebebasan kaum tani untuk mendirikan organisasi tani dan melancarkan perjuangannya di pedesaan akan mengalami tindasan yan berlipat dibandingkan saat ini. Karena itu, selain tetap memperjuangkan hak-hak demokratis tanpa henti, kaum tani juga harus memperhatikan proses pemilihan presiden ini dari sisi kepentingan kaum tani dan kepentingan seluruh rakyat yang tidak berpunya lainnya.

Konisisten dengan sikap tersebut, AGRA meminta kepada seluruh AGRA Provinsi, AGRA Kabupaten, AGRA Kecamatan dan Ranting-nya untuk tetap berjuang mencegah terpilihnya calon presiden anti kaum tani dengan berbagai kegiatan yang dapat mencegah kecurangan dengan terus-menerus memberikan peringatan dan seruan pemerintahan SBY, lembaga pemilihan umum, birokrasi sipil dan militer serta pengadilan untuk tidak menghalalkan segala secara memenangkan Calon Presiden anti Kaum Tani, Anti Rakyat dan Anti Demokrasi tersebut.

Semboyan umum dari gerakan kita adalah : “Awasi dan Lawan Seluruh Upaya Pemerintah yang berkuasa, lembaga negara dan peradilan untuk memenangkan Calon Presiden Penindas Kaum Tani, Rakyat dan Anti Demokrasi.”

Berbagai pertemuan massa, penanda-tanganan petisi, aksi piket dan delegasi serta pawai dan demonstrasi tetap harus diadakan di desa-desa. Kegiatan yang sama dapat diselenggarakan secara terkoordinasi di tingkatan kecamatan, kabupaten dan provinsi. Aksi serentak secara nasional dalam berbagai bentuknya di adakan tepat tanggal 22 Juli 2014 di bawah payung AGRA dan Organisasi Aliansi Multi-Sektor Front Perjuangan Rakyat (FPR).

AGRA juga memberikan perhatian yang sangat serius terhadap nasib yang menimpa rakyat dan bangsa Palestina yang digempur secara barbar oleh Zionisme Israel. AGRA mengecam Pemerintah RI yang tidak meminta Amerika Serikat dan PBB untuk menghentikan seluruh bantuannya kepada negara dan pemerintah Zionis yang berkuasa di Israel. Bantuan yang diberikan Amerika Serikat pada Zionisme Israel berasal dari sumber kekayaan di Indonesia. Bila dibiarkan, maka bangsa dan rakyat Indonesia secara tidak langsung, melalui Amerika Serikat, membiayai dan membantu Zionisme Israel menindas bangsa dan rakyat palestina.

AGRA menyerukan kepada seluruh anggotanya, kaum tani dan rakyat untuk meneriakkan semboyan solidaritas kepada rakyat Palestina : 

“Tindasan Zionisme Israel terhadap rakyat Palestina tidak boleh dibiarkan, Kecurangan Ala Zionis Israel untuk memenangkan Capres Penindas Rakyat harus dilawan.” 

“Amerika Serikat harus menghentikan seluruh bantuan senjata dan militer serta ekonomi pada Zionisme Israel.”

Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh aparat negara yang dapat menciptakan kekacauan umum tidak boleh direspon dengan kekerasan yang sama. Gerakan tani demokratis nasional tetap sabar dan militan dalam memenangkan tuntutannya.

Demikian pernyataan ini dibuat agar diperhatikan dan dijalankan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan keadaan nyata daerah masing-masing.

Pimpinan Pusat 

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP.AGRA)

Rahmat

Sekjend 

Sikap dan Seruan AGRA untuk PILPRES 9 Juli 2014 Kepada Kaum tani dan Rakyat Indonesia

Kepada Kaum Tani di Perdesaan Seluruh Indonesia; 

Jangan Pilih Calon Presiden penindas kaum tani yang siap Melanjutkan Berbagai Bentuk Kebijakan Perampasan Tanah seperti Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Assalamualikum Wr.Wbr, 

Kami dari pimpinan pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia, kami berharap seruan ini tidak dianggap sebagai propaganda hitam dan tidak dianggap mengangu ketenangan dalam beribadah. 

Kami Juga berharap dan menyerukan agar perbedaan agama dan ras tidak dijadikan dasar untuk meruncingkan pertentangan di tengah rakyat. Tiga puluh dua tahun kaum tani Indonesia telah mengalami tindasan yang tiada tara dibawah pemerintahan fasis Soeharto orde baru, intimidasi, teror, kriminalisasi, hingga pembunuhan terjadi sepanjang waktu terhadap petani yang mempertahankan tanahnya untuk tidak dirampas. selama 32 tahun pula kaum tani telah dengan susah payah terus membangun kekuatan untuk melawan rezim rasis soeharto, hingga pada puncaknya kaum tani bersama suluruh rakyat Indonesia berhasil menumbangkan kediktatoran fasis Soeharto pada tahun 1998. 

Kebebasan berorganisasi, berkumpul dan menyampikan pendapat dimuka umum merupakan buah dari perjuangan panjang dan keras sepanjang 32 tahun dibawah kediktatoran fasis Soeharto, kita semua menyadari bahwa demokrasi yang diraih dalam perjuangan anti fasis dengan penumbangan pemerintahan Orde baru Soeharto belumlah melahirkan demokrasi sejati untuk kaum tani dan rakyat Indonesia, tetapi setidaknya ruang demokrasi telah dimiliki oleh kaum tani dan rakyat Indonesia, sehingga organisasi petani seperti AGRA dan organisasi-organisasi lain tumbuh berkembang pasca tahun 1998, yang kemudian kaum tani memiliki wadah untuk mempersatukan, untuk sekolah sekaligus sebagai alat untuk memperjuangkan masalahnya secara bersama-sama. Sehingga pada perkembangannya tidak sedikit kaum tani berhasil untuk memperjuangkan pengambalian tanah-tanah yang telah dirapas secara besar-besaran di pemerintahan fasis orde baru Soeharto. 

Sepuluh tahun dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebebasan kaum tani dikoyak kembali dan berupaya untuk dirampas, berbagai kebijakan dan undang-undang untuk mengekang kaum tani yang berorganisasi dan berjuang terus dibuat. kriminalisasi penangkapan, pemenjaraan hingga penembakan terhadap petani di perdesaan kian meningkat hanya karena petani tidak ingin dirampas tanahnya. Hingga dipenghujung pemerintahan SBY bahkan ditengah umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini, tidak berhenti untuk terus melakukan perampasa tanah.

Kejadian pertama adalah penangkapan petani Batu Daya-Kalimantan Barat karena konflik agraria melawan perusahaan perkebunan. Penembakan petani di desa Penyang Kalimantan Tengah ketika terjadi penembakan terhadap seorang petani yang mengakibatkan meninggal akibat peluru dari Brimob yang membela perkebunan. Kemudian yang ke tiga adalah bagaimana kejamnya aparat kepolisian dan TNI ketika melakukan intimidasi terhadap kaum tani dan penduduk di pegunungan Kendeng yang menolak pengambilan paksa tanah mereka untuk menjadi pertambangan PT Semen Indonesia. Sementara yang paling terakhir adalah bagaimana drama yang terlupakan di hingar bingar pemilu, ketika terjadi perampasan tanah terhadap 1.200 kepala keluarga di Kerawang yang dilakukan oleh PT Agung Podomoro Land yang dibantu dengan gagah berani oleh brimob dan preman bayaran meskipun jelas secara hukum bahwa tanah tersebut tidak boleh di sentuh sebelum ada kejelasan hukum dari pihak yang saling bersengketa. Kasus-kasus ini hanyalah sebagian kecil yang saat ini terjadi diseluruh pelosok perdesaan dan dialami oleh kaum tani. 

Kami sangat prihatin melihat dukungan yang besar diberikan oleh berbagai pihak kepada calon presiden yang jelas-jelas telah mencatatkan dirinya sebagai penindas dan penghisap utama saat ini. Akan tetapi kami pun menyadari sepenuhnya masih banyak organisasi massa, politisi baik, intelektual baik dan bahkan buruh dan tani yang larut dalam kebimbangan atau terpaksa berada di belakang calon presiden penindas dan penghisap itu. Utamanya, karena dalam pemilu presiden 2014 ini tidak ada calon presiden yang betul-betul bisa mewakili rasa sakit dan mengemban harapan rakyat. Kami berharap dan menyerukan secara khusus agar kaum tani yang masih mendukung calon presiden penindas dan penghisap rakyat tersebut dapat mengekspresikan aspirasinya yang sejati. Yaitu tidak memberikan pilihannya terhadap calon presiden penindas dan penghisap rakyat. 

Kami juga meminta agar seluruh gerakan anti calon presiden penindas rakyat dapat saling membantu dan mengkoordinasikan seluruh aksi dan kampanyenya, bila menyetujui inti seruan ini. Kami tidak lagi bisa membayangkan jika kebebasan yang terbatas ini kemudian dirampas kembali oleh pemerintahan yang fasis seperti orde baru dimasa yang lalu, sebab Apabila gerakan menyampaikan pendapat di muka umum ini dibatasi bahkan ditindas dengan teror, intimidasi, penangkapan, pengadilan dan apalagi dengan kekerasan, kami tidak memiliki pendapat lain kecuali semakin menebalkan keyakinan bahwa kaum tani akan kembali hidup dibawah tindasan kejam pemerintahan yang fasis dan apabila calon presiden penindas rakyat berhasil menjadi presiden, maka wajah demokrasi Indonesia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Demikian seruan dan ajakan kami kepada kaum tani diseluruh Indonesia untuk menentang calon presiden penindas dan yang telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pemerintahan Fasis SBY. 

Kami semua menunggu aspirasi sejati rakyat untuk mewujudkan demokrasi sejati yang tanpa penindasan dan penghisapan. Kami juga mengucapkan selamat berjuang bagi kawan-kawan semua semoga keyakinan dan kemenangan senantiasa bersama rakyat. 

Jakarta 8 Juli 2014. 

Pimpinan Pusat 

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA)

 Rahmat Ajiguna 

 Sekjend

" Strongly condemned the civil shooting action at Penyang village!"

Pers Release

To be broadcasted immediately. 

Regarding the civil shooting (Aja Siswanto, 25 years old) in the palm plantation PT. Agro Bukit at Penyang village, Telawang sub-district, East Kotawaringin district by police member from East Kotawaringin police resort on June 10th, 2014.

" strongly condemned the civil shooting action at Penyang village!"

" stop the abuse towards civil people!"

"return the civil's land!"

Palangkaraya, June 12th, 2014

United greeting!

In the middle of the presidential candidates offering their sweet promises around the country, we were once again shocked by the the tragedy, the civil shooting by the police officer. The shooting incident that happened at Penyang village, Telawang sub-district, East Kotawaringin district on June 10th, 2014 even more proved that fascism has been the character of this country. The use of brutal action (shooting, beating, forced dismissal, criminalization) were the options that government used to answer the demand for the democratic rights of their peoples that has been grabbed by the imperialist and the landlord in several places. The civil shooting at Penyang village by police officer of Kotim police resort was the continuation of the land dispute between. The community people around the plantation and OR. Agro Bukit (Agro Indomas Group) since 2003. The strength of the alignment between the government (from the district to the center) and the foreign investors was proven by the fact that the government still let the plantation operated on the land about 13.930 ha eventhough it left a lots of question with the community nearby, it had been create couples of way,  people struggle that wanted their land back. The massive harvesting of the palm at the land dispute is one form of the people's resistance on the government's slow bureaucracy  in handling land dispute case that happened in many places in central Kalimantan.

The deployment or the additional of the security forces is the answer that given by the plantations owner to keep their assets from the people's resistance threats. This is the trigger of increased the numbers of violence and casualties. Aja Siswanto (25 years old) is one of the victim out of umpteen peoples who felt the police officer's bullet that was deployed for the sake of infestation.

The shooting of the Penyang village citizen happened two days before the arrival of the Indonesian head police general Sutarman to central Kalimantan on Thursday, June 12th, 2014, in order to gives the direction to anticipated the social conflict, to check on the security readiness for the presidential election and to ensure the neutrality of the Indonesian police. The shooting incident of the Penyang village citizen by the police officer had been added to record of poor performance of Indonesian police in handling social conflict. Whatever reason it is, the used of brutal action by security forces is so not justified to handle the land dispute that happened. The used of brutal action by the security forces are the prove of the officers arrogant that showed their alignment to the capitalist instead of their citizens who had been pay their salary, bought the weapons and the bullets from the paid taxes.

According to the shooting incident happened in the Penyang village, Telawang sub-district, East Kotawaringin district, we are from the  joint secretariat (Sekber) complaint and handling the natural resources conflicts central Kalimantan expressed our attitudes:

1. Strongly condemned of the civil shooting of Aja Siswanto (25 years old) by police officer of East Kotawaringin police resort that included in the accusation of  human right violation.
2. Investigate thoroughly the shooting case happened in the PT. Agro Bukit at Penyang village, act firmly against the perpetrators and do recovery towards the victim and their families;
3. Looking at the case that happened, retreat all the security forces (army and police officers) who placed in each and every plantation and mining in,central Kalimantan.
4. Revoke the palm plantation permit belonged to the PT. Agro Bukit (Agro Indomas Group/ Goodhope Plantation) that are problematic;
5. Stop the land grabbing, and return the community's land. 

Thus the pers release and the statement we made to be distributed to the various parties who supported people's struggle in order to get  back their lands and their democratic rights that had been seized. Thank you for your attention and your cooperation.