Deklarasi Hari Ketiadaan Tanah

Aksi AGRA bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Mendeklarsasikan Hari Ketiadaan Tanah pada 29 Maret

Jakarta, 29/03/2015, Aliansi Garakan Reforma Agraria (AGRA) salah satu organisasi petani skala Nasional di Indonesia, yang merupakan bagian dari Koalisi petani Asia/Asian Peasant Coalition (APC) menggelar aksi simpatik dalam rangka mendeklarasikan hari ketiadaan tanah Internasional (International Landless day) berdasarkan kesepakatan pertemuan APC yang diselengggarakan di Penang, Malaysia, pada tahun 2014 lalu.

Pertemuan itu dihadiri oleh organisasi anggota APC dari berbagai Negara di Asia, terdiri dari, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan pedesaan, dan pemuda tani serta berbagai lembaga non pemerintah lainnya yang konsen pada isu Agraria dan terlibat aktif dalam perjuangan melawan perampasan tanah.

Aksi ini dimulai pukul 07.30-10.20 WIB, Setelah berkumpul bundaran patung “selamat datang di Hotel Indonesia”, Jakarta, Indonesia. Massa aksi secara bergantian berorasi menyampaikan aspirasi dan pandangannya atas kenyataan perampasan dan monopoli tanah di Indonesia serta dampaknya bagi rakyat diseluruh sector.

Massa aksi kemudian melanjutkan aksi dengan beberapa kali memutari bundaran patung Hotel Indonesia untuk berkampanye ditengah puluhan ribu orang yang memadati arena “wilayah bebas kendaraan (car free day-zone).

Selain dalam rangka mendeklarasikan hari ketiadaan tanah, Aksi ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akan bahaya monopoli tanah dan sumber agraria lainnya oleh segelintir orang, utamanya terhadap masalah kedaulatan pangan dan keberlanjutan kehidupan seluruh rakyat.

Aksi ini diikuti oleh Anggota AGRA dan perwakilan dari berbagai organisasi massa multi-sektoral yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) antara lain, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gabunga Serikat Buruh Independen (GSBI), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Mineral (Cultural Group), Institute for National and Democracy Studies (INDIES) dan KRKP.

Deklarasi hari ketiadaan tanah ini, dilakukan berdasarkan pandangan dan penilaian atas kenyataan massifnya perampasan tanah di berbagai Negara dan dimonopoli oleh para tuan tanah besar dan koorporasi-koorporasi asing, bahkan termasuk oleh Negara, yang utamanaya dilakukan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, tebu, serta untuk pertambangan dan hutan tanaman industry (perkebunan kayu), taman nasional dll.

Ridwan (Pimpinan Pusat AGRA), menyampaikan bahwa di Indonesia, perampasan dan monopoli tanah telah terjadi semakin massif dari tahun ke tahun. Dalam catatan AGRA, seluas 88.149.256 ha atau 45,8% dari luas daratan Indonesia telah di monopoli oleh hanya 1% dari penduduk Indonesia yang jumlahnya 250 juta jiwa. Sedangkan (65%) dari total jumlah penduduk Indonesia adalah kaum tani mayoritas hanya memiliki rata-rata 0,3 ha tanah.

Kenyataan  diatas menunjukkan ketimpangan penguasaan agraria yang luar biasa, hingga menyebabkan mayoritas rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan di Negeri yang kaya-raya, namun disisi lain segelintir orang hidup dengan bergelimpangan harta, karena monopolinya atas tanah dan sumber sumber agrarian lainnya, Tegasnya.

Ridwan melanjutkan, Pada perkembanganya, upaya monopoli oleh tuan tanah yang bekerjasama dengan kapitalisme monopoli global (Imperialisme) dijalankan dengan berbagai cara, mulai dengan pembuatan regulasi yang hanya akan mempermudah perampasan dan monopoli tanah, maupun dengan cara-cara brutal menggunakan alat kekerasan negara (TNI-POLRI). Sepanjang pemerintahan SBY (selama 10 tahun), hingga masa awal pemerintahan Jokowi-Jk saat ini, telah menyebabkan 65 petani tewas, 556 lainya terluka dan, 1.180 petani di penjara karena memperjuangkan hak atas tanah dan melawan perampasan tanah.

Sebelum menutup aksinya, massa aksi kembali memutari Bundaran HI dengan membawa poster, dan meneriakkan yel-yel “tanah untuk rakyat!, No Land No Life! Stop perampasan tanah dan jalankan land reform sejati!” dan, membagikan selebaran yang berisikan tentang pendeklarasian hari ketiadaan tanah internasional. Massa aksi juga menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan perampasan tanah dan segera menjalankan program Land reform sejati.
##

Mahasiswa Palangkaraya Demo Tengah Malam Tolak Penaikan Harga BBM.

Palangkaraya, 28/03/2015. Meski malam minggu para pemuda yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat  Kalimantan Tengah, melakukan aksi protes atas naiknya harga BBM.

Mereka tidak lagi memikirkan malam panjang bagi kaum muda, mereka lebih peduli dengan nasib rakyat Indonesia yang terus terperosok dalam keminskinan, terlebih hari ini Jokowi kembali menaikan harga BBM jenis bensin dari Rp. 6.800 menjadi Rp. 7.300 dan jenis solar dari Rp.6.400 menjadi Rp.6.900.

Massa yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, separti Front Mahasiswa Nasional (FMNI) Badan Eksekutif Mahasisa Universitas Palangkaraya (BEM-UNPAR), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasioswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesi (PMKRI) dan BEM HUKUM ini menuntut agar Jokowi membatalkan kenaikan harga BBM. karena dirasa memberatkan rakyat.

" saat ini rakyat terutama kaum tani di pedesaan tengah menghadapi krisis akibat mahalnya biaya produksi pertanian dan harga kebutuhan pokok, sementara hasil produksi petani sendiri tidak mendapat jaminan harga karena terus dihadapkan dengan produk impor" terang Ali Wardana (pimpinan FMN, Kalimantan Tengah) ketika dihubungi lewat telephon.

Ali menjelaskan sebenarnya penyerahan harga BBM kepada pasar lebih disebabkan karena tidak adanya kedaulatan negara atas minyak di Indonesia, akibat telah dimonopoli oleh perusahaan asing terutama milik Amerika Serikat.

Ini menunjukan bahwa Jokowi sama saja dengan rezim sebelumnya yang tunduk sepenuhnya kepada kapitalis monopoli pimpinan AS. kebijakan Jokowi yang melakukan penghapusan subsidi, dan meliberalisasi seluruh sektor publik termasuk minyak tidak terlepas dari keterkaitan pemerintah Indonesia dalam persetujuan Internasional.

Liberalisasi yang dilakukan oleh jokowi menunjukan bahwa Jokowi adalah penganut Neoliberal dan mengabdi sepenuhnya pada kapitalis monopoli internasional meski harus menghisap dan menindas rakyatnya.

Oleh karena itu kami menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk membatalkan penaikan harga BBM, kami juga menuntut agar pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok Rakyat.

Kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar memperkuat persatuan, melalui organisasi-organisasi rakyat untuk melakukan perjuangan atas kesejahteraan. Lebih lanjut bahwa hanya dengan perjuangan bersama, kedaulatan bangsa Indonesia dapat di rebut”. Pungkas Ali.

AGRA Kalimantan Barat Tolak Penaikan Harga BBM

Pontianak, 28/03/2015. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Propinsi Kalimantan Barat bersama Front Perjuangan Rakyat (FPR), melakukan protes atas Pengumuman Pemerintahan melalui SK ESDMN No. 2486/K12/MEM/2015, untuk menaikkan harga BBM per 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB.

Wahyu Setiawan, Ketua AGRA Propinsi Kalimantan Barat menyampaikan, alasan pemerintan untuk menaikan harga BBM kali ini sangat tidak masuk diakal, pemerintah juga tidak memiliki konsistensi didalam berargumentasi. 

Dengan dalih untuk menjaga kestabilitasan perekonomian nasional dan karena rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, pemerintah kemudian menaikan harga BBM jenis solar dan premium.padahal saat ini harga minyak dunia berada di level 59, 19 dollar AS per barrel. Alasan ini bertentangan dengan pernyataan menteri keuangan bebrapa waktu yang lalau ketika nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar mengatakan ini menguntungkan APBN. 

Kenaikan BBM jenis premium dari Rp. 6.800, menjadi Rp. 7.300, sedangkan Solar dari Rp. 6.400 menjadi Rp 6.900, dan minyak tanah tetap pada 2.500,- adalah kebijakan yang tidak berdasar. Objektifnya kenaikkan ini lebih disebabkan karena tidak adanya kedaulatan RI atas Sumber Daya Alam (Tanah, Air, Ruang Angkasa) dan Kekayaan yang terkandung didalamnya, di Kuasai/dimiliki oleh Perusahaan Impralisme/Asing. 

Kebijakan Jokowi yang melakukan penghapusan subsidi, dan meliberalisasi seluruh sektor publik termasuk minyak tidak terlepasterikatnya pemerintah Indonesia dalam persetujuan dukumen tentang liberalisasi & Pripatisasi diseluruh sektor.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, beberapa bukti bahwa pemerintahan Jokowi-JK adalah menjalankan skema dari Imperialisme pimpinan AS antara lain 1) Pertama Memorandum of Economic and Financial Policies atau leter of intens International Monetary Fund, Januari 2000. Kedua, dokumen Indonesia Country Assistance Strategy, yang dikeluarkan World Bank tahun 2001. Ketiga, tertuang dalam dokumen USAID dengan judul Energy Sector Governance Strengthened.

Ketiga dokumen itu, intinya adalah Indonesia diharuskan mengatur sektor energinya agar lebih efisien dan transparan. Caranya, pengurangan subsidi dan melibat sektor swasta serta asing, dengan demikian terang sudah bahwa Rezim Jokowi- JK penganut Neoliberal dan Pelayan Imprealisme, Bukan melayani rakyat.

Penguasan sumber-sumber minyak di Indonesia yg dikuasai asing hingga 90%, harus diambil dan dikelola secara mandiri. Karena monopoli atas penguasaan asing akan tetap membuat kita begantung impor.

Karenanya, Wahyu menyampaikan, bahwa pihaknya menuntut kepeda pemerintahan Jokowi-JK untuk, mencabut SK ESDMN No. 2486/K12/MEM/2015, dan menuntut  kepada Jokowi  segera menurunkan harga kebutuhan pokok Rakyat, dan mengembalikan subsidi-sibsidi kepada rakyat.

 Wahyu juga menyampaikan pesan terbuka, yang ditujukan kepada anggota AGRA dan para petani di Indonesia, serta rakyat secara luas untuk memperkuat oragnisasi dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang anti Rakyat.#

AGRA; Harga BBM Ikuti Pasar, Bukti Jokowi Penganut Neoliberal dan Pelayan AS.

sumber palingaktua.com

Jakarta, 28/03/2015, Penaikan harga BBM jenis Solar dan premium dengan alasan harga minyak dipasaran naik, memperterang siapa sesungguhnya Jokowi.

Ditengah kunjungannya Jepang dan China, Jokowi mengintruksikan menterinya ntuk menaikkan harga BBM, jenis premium dari Rp. 6.800, menjadi Rp. 7.300 , sedangkan Solar dari Rp. 6.400 menjadi Rp 6.900, penaikan resmi akan dilakukan pada pukul 00:00 wib.

Keputusan Jokowi untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan alasan harga minyak dunia mengalami kenaikkan dan melemahnya rupiah terhadap dolar.

Saat ini harga minyak dunia berada di level 59, 19 dollar AS per barrel. Padahal beberapa waktu lalu menteri keuangan mengatakan bahwa melemahnya rupiah terhadap dollar AS menguntungkan Indonesia dan memperkuat APBN.

Rahmat Ajiguna, Sekretaris Jendral Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengatakan “kanaikkan ini lebih disebabkan karena tidak adanya kedaulatan RI atas minyak dan sumber daya alam lainya, sebab minyak dan suberdaya alam lainya telah di monopoli oleh perusahaan Imperialis.

Menurut Rahmat, kebijakan Jokowi yang melakukan penghapusan subsidi, dan meliberalisasi seluruh sektor publik termasuk minyak adalah karena terikatnya pemerintah Indoensia dalam persetujuan dukumen tentang liberalisasi sektor energi.

Dokumen pertama adalah, Memorandum of Economic and Financial Policies atau leter of intens International Monetary Fund, Januari 2000. Kedua, dokumen Indonesia Country Assistance Strategy, yang dikeluarkan World Bank tahun 2001. Ketiga, tertuang dalam dokumen USAID dengan judul Energy Sector Governance Strengthened.

"Ketiga dokumen itu, intinya adalah Indonesia diharuskan mengatur sektor energinya agar lebih efisien dan transparan. Caranya, pengurangan subsidi dan melibat sektor swasta serta asing, dengan demikian terang sudah bahwa Jokowi penganut Neoliberal dan pelayan Imperialis.

Penaikan harga BBM ini tentu akan semakin membuat kaum tani terjerumus dalam kesengsaraan yang semakin dalam dan semakin mudah kehilangan tanah, saat ini kaum tani di hadapkan dengan kemiskinan yang disebabkan oleh monopoli tanah oleh tuan tanah besar kaki tangan imperialisme AS yang berkolaborasi dengan para pejabat korup dan negara sebagai tuan tanah.

Kini rakyat harusnya segera menyadari bahwa Jokowi hanya memberikan ilusi dengan keluguan dan janji manisnya. Dan akan membawa kesengsaraan rakyat Indonesia semakin dalam, karenanya kaum tani dan seluruh rakyat harus memperkuat persatuannya, memperkuat dan memperluas organisasinya untuk memperjuangkan nasibnya sendiri, dan melawan berbagai kebijakan yang akan terus menindas.#

APC denounces World Bank’s role in global land grabs

The Asian Peasant Coalition (APC) denounced the World Bank (WB) on its “16th Conference on Land and Poverty” that brings together corporations, governments and some civil society groups. The conference is taking place at Washington D.C. from March 23 to 27.

“Under the guise of the need to feed 9 billion people by 2050, the FAO and WB reported that the world needs to increase investment in agriculture, coming from the public and private sectors. The FAO estimates that private sector agricultural investment alone, including foreign direct investment, must rise from some $142 billion per year to $209 billion in order to feed a growing population. In 2013 alone, WB investment to agriculture and agriculture-related projects was over $8 billion. But for whom are these investments?” questioned Rahmat Ajiguna, APC deputy secretary general, also the secretary general of the Indonesia based  Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

“We strongly condemn the WB for its role in global land grabs. In 1970s, the WB actually promoted its own brand of ‘market-assisted land reform’, ” stated Ajiguna adding that “according to the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), after President Ferdinand Marcos’ ouster in 1986 in the Philippines, the Corazon Aquino government was compelled by the strength of both the armed and legal movement for genuine land reform to come up with its own agrarian reform program. But Aquino’s Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP), which ironically was also implemented by her son, President Benigno Aquino III, was never meant to distribute land to the poor and landless peasants. CARP clearly echoed many of the recommendations of the WB’s 1975 Land Reform Policy Paper. Worst of all, the WB land reform concept is indeed distributing land -- from the poor to the rich.”

“How market-assisted land reform works in practice can be seen in the Philippines, with the most unequal land distributions in the world. The WB project undermines agrarian reform in the Philippines which actually increases concentration of land in the hands of the landed elite,” remarked Ajiguna adding that “KMP reports that after 27 years of the bogus CARP, the land grabbing spree of Gregorio “Greggy” Araneta III, common relative of Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Mar Roxas and Senator Ferdinand “Bongbong” Marcos, in a more than 3,000-hectare agricultural land in the City of San Jose Del Monte, Bulacan continues. To protect their interests, Araneta terrorizes the farmers thru his more than 200 security guards that served as his private army. Farmers are prohibited from planting and harvesting their produce.” Araneta is the brother-in-law of Marcos. On the other hand, Roxas’ mother, Judy Araneta belongs to the landlord Araneta clan.

“The same is happening in other countries in Asia. In Indonesia, the WBs land grabbing works through the government’s agricultural and land policies. The recent law on industrial agriculture which give agri-industry companies to invest more in agriculture is one of the examples how this WB works. This is concrete in the Merauke Integrated Food and Energy Estate in Papua, where the Indonesian government uses the new law (Law No. 2 2012) to provide so-called land for development and public interest on agriculture to develop 1.6 million hectares of primary forest to be converted into the integrated agro fuels and food estate,” Ajiguna explained adding that “ this law and other agrarian scheme is being used by President Jokowi in the coming celebration of the 60th Asia Africa Conference (popularly known as Bandung Conference) on April 19 to 24 to invite more investors, in infrastructure and food, which will worsen the implementation of Public Private Partnership (PPP) in the country.”

“In Sri Lanka, WB invested $18 million in so-called ‘Sustainable Tourism Development Project’ signed in January 2010 which is the reason for the conversion of the ancestral lands in Panama into a tourism zone. This was disclosed after the International Fact Finding Mission (IFFM) organized by APC in 2013 where we found out that the WB in collaboration with the Sri Lankan government is to blame for the impacts of Arugam Bay Tourism Promotion Zone in Panama in Southeast Sri Lanka. The Arugam Bay has more than 20,000 people,” stated Zenaida Soriano, APC Southeast Asia coordinator also the chairperson of the Philippine-based National Federation of Peasant Women (AMIHAN).

"What the WB is doing is global land grabbing at the highest level. The WB further destroys the livelihood of small farmers and landless peasants. Therefore, the people especially the food producers and landless peasants have to resist this phenomenon of global land grabbing," added Soriano.
“On March 23-24, at least 200 farmers led by the KMP and the Alliance of Farmers in Bulacan –San Jose Del Monte camped out in front of the DILG office calling on Secretary Roxas and Senator Marcos to immediately stop the land grabbing of agricultural lands in the City of San Jose Del Monte, Bulacan and to pull out Araneta’s private army. On March 24, farmers and their allies marched to Mendiola to call for the ouster of the landlord President Aquino”, ended Soriano.

The APC calls on all stakeholders to reject the WB’s Conference on Land and Poverty because it will further strengthen the collaboration of the imperialist countries and its puppet government under the guise of investment and development but in reality it will only advance its role in global land grabbing.
“Genuine land reform will only be realized through resolute and militant struggle of the organized peasantry who will exact a just distribution of land. It is therefore crucial to strengthen the peasant movement at the local and international level. The peasant movement should likewise be integrated with the overall people's movement against the reactionary forces of imperialism,” ended Ajiguna. ##



Reference:

Rahmat Ajiguna
APC Deputy Secretary General (Indonesia)
Mobile no: +6282110857684


Zenaida Soriano
APC Southeast Asia Coordinator (Philippines)
Mobile no:+6399214571904

Izin melebihi luas Kalimantan Barat, 26 Desa Audensi dengan BPN

Rabu,25/03/2015, Aparat dan masyarakat dari 26 Desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat melakukan Hearing kepada Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Barat.

Mereka mendorong adanya pengakuan dan perlindungan Negara terhadap tanah-tanah adat.

Wahyu, Ketua AGRA Kalimantan Barat, menilai bahwa dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 Amandemen II thn 2000, UU tentang Penyelesaian Konflik Hak Ulayat, UU tentang Kehutanan tahun 1999, dan peraturan-peraturan lainnya mengatur Pengakuan dan perlindungan Negara terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. maka sepatutnya Negara harus mengakui dan memberikan perlindungan, namun kanyataanya tidak demikian adanya.

karenanya dalam kesempatan ini kami mengadukan berbagai permasalahan terkait dengan izin-izin yang telah di keluarkan oleh pemerintah, izin yang diberikan untuk keperluan industri ekstraktif saat ini melebih dari total luasan Kalimatan Barat.

Berdasarkan data tata ruang Provinsi Kalimantan Barat, izin yang diberikan telah melebihi luas dari Kalimantan, izin yang sudah dikeluarkan telah mencapai kurang lebih 16 juta ha sedangkan luasan Kalimantan Barat adalah 14,68 juta hektar.tentu kondisi ini angat buruk, dan jika pemerintah tidak untuk melakukan perubahan kebijakan atas masalah ini, maka Wahyu meyakini kondisi di masa depan akan semakin memburuk, dengan demikian masadepan bangsa ini semakin buram dimasa mendatang.

Dalam pertemuan yang berlangsung, masyarakat dan BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen bahwa pertemuan ini tidak hanya formalitas tetapi perlu tindak lanjut, terlebih lagi saat ini banyak kasus yang terjadi diberbagai daerah yang berkaitan dengan persoalan agraria. BPN kanwil propinsi kalbar berkomitmen untuk memprioritaskan persoalan-persoalan yang berkaitan tentang hak kelola masyarakat hukum adat, terlebih masalah ini semakin meningkatkan jumlah konflik di Kalimantan Barat.

BMI Hongkong Meninggal, Kantor MENAKER di Demo

Aksi JBMI di Kantor Menteri Tenaga Kerja

Jakarta, 17/3/2015, Puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mendemo Kantor Kementerian Tenaga kerja di Jl. Gatot Subroto, Mereka  perwakilan dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Asosiasi Tenaga kerja Indonesia (ATKI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Karsiweng koordinator JBMI menyampaikan, unjuk rasa kali ini adalah respon cepat kami sebagai bentuk bela sungkawa sekaligus Protes kami terhadap pemerintah, atas meninggalnya Elis Kurniasih (33) pada Senin, 16 Maret pukul 6.18 PM waktu Hongkong. 

Elis adalah buruh migran asal Bandung yang bekerja di Hongkong. Elis meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit sejak 11 Maret lalu, akibat kejatuhan beton seberat 60 kg di penampungan Boarding house Sun Light Employment Agency di 1/F, On Ning Building, 425 -431 Shu Kuk Street, North Point. 

Elis koma selama 6 hari, Menurut keterangan dokter yang manangani, otak Elis mengalami pembengkakan akibat kehilangan darah, pupil matanya mengalami pembesaran. pihak rumah sakit juga telah mengamputasi kaki Elis  dan sudah tiga kali melakukan operasi, namun nyawa Elis akhirnya tidak tertolong lagi, Saat ini polisi Hong Kong sedang mengadakan penyelidikan penyebab kematian Elis.

Karsiweng menyatakan,  kalau pihaknya tidak akan membiarkan pemerintah lepas tangan, mereka akan terus menuntut kepada pemerintah, sebagaimana yang pernah mereka lakukan dalam kasus Erwiana. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kematian Elis Kurniasih dan segera mengusut tuntas penyebab kematian Elis, pemerintah juga harus memberikan sangsi kepada pihak agensi dengan mencabut izinnya. 

Untuk menghentikan semakin banyak korban, maka pemerintahan Jokowi harus segera menghentikan praktek Swastanisasi perlindungan terhadap buruh migran yang menyebabkan terjadinya perbudakan. pemerintah juga harus mencabut larangan kepada buruh migran untuk melakukan kontrak mandiri. lebih dari ini semua pemerintah harus segera mencabut UUPPTKILN No.39/2004 dan menggantikan dengan UU Perlindungan sejati (langsung) oleh Negara, dan melakukan Ratifikasi konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT.

AGRA : Kematian Elis, (BMI asal Bandung) Menambah Daftar Ketidakmampuan Pemerintah Melindungi Buruh Migran

 Elis dalam perawatan. (dok ATKI HK)

Jakarta, 16/3/2015, Rahmat Ajiguna Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Elis Kurniasih (33), buruh migran asal Bandung yang bekerja di Hongkong pada Senin, 16 Maret 2015 pukul 6.18 PM waktu Hongkong. 

Kematian Elis selain menambah duka bagi buruh migran dan keluarganya, juga menambah panjang jatuhnya korban dari buruh migran asal Indonesia  akibat ketidakmampuan pemerintah dalam memberi perlindungan.

Kematian Elis disebabkan tertimpa bongkahan semen beton penyangga AC seberat 60 kg di penampungan milik agensi Sun Light Employment di Hong Kong pada 11 Maret 2015 dini hari waktu setempat. 


Rahmat menilai pemerintah harus bertanggungjawab atas kejadian ini. Pemerintah harus segera memfasilitasi pemulangan jenazah dan melakukan pengusutan atas kasus ini, sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak agen serta memberikan sanksi tegas kepada agen berupa pencabutan ijinnya. 

Pemerintah juga harus segera memberikan kebebasan kepada buruh migran untuk melakukan kontrak secara mandiri dengan majikan tanpa melalui agen penyalur tenaga kerja, karena sudah terbukti agen hanya melakukan pemerasan terhadap para buruh migran dan tidak memberikan perlindungan apapun. 

AGRA : Persidangan Nenek Asyani, Hukum untuk Simiskin

sumber detik.com

Jakarta Jumat (13/3/2015), Rahmat Ajiguna Sekertaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria-AGRA, menyayangkan proses pengadilan yang dilakukan terhadap Nenek Asyani (63) di PN Situbondo Jawa Timur, karena aduan dari Perum Perhutani adalah bukti hukum berlaku untuk simiskin. 

Pihak Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terlalu memaksakan proses dan sama sekali tidak melihat sisi kemanusiaan, terlebih Nenek Asyani yang telah renta harus mendekan dalam Jeruji besi, penangguhan penahanan terhadap Nenek Asyani ditolak.

Penegakkan hukum di Republik ini semakin tidak bisa dipercaya oleh rakyat, hukum tajam terhadap rakyat kecil, namun tumpul terhadap para penguasa termasuk para koruptor di Negeri ini.

Rahmat menerangkan, kriminalisasi yang dialami oleh Nenek Asyani bukan satu-satunya di lakukan oleh Perhutani, saat ini ada 2 orang di Blora Jawa Tengah mengalami nasib serupa, tindakan Perhutani ini sebenarnya untuk meneror dan menakut-nakuti masyarakat sekitar hutan atau para petani dan pemukim di sekitar hutan Jawa. 

Perhutani tidak hanya melakuka kriminalisasi, mereka juga sering menghilangkan nyawa masyarakat, dalam kurun waktu 1998-2014 sudah 74 orang ditembak dan 34 orang meninggal (Arupa). Karena proses hukum terhadap Nenek Asyani ini harus segera di hentikan dan Nenek Asyani harus segera dibebaskan dari segala tuntutan.

Keberadaan Perhutani sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat khususnya di Pulau Jawa, bahkan bagi Negara sekalipun. Sebagai penguasa tanah 2.426.206 Ha, atau 19 % dari total luas pulau Jawa perhutani hanya menghasilkan laba Rp.380 Miliar tahun 2014, 2013 sebesar Rp. 207 Milyar, laba 2012 sebesar Rp. 202 Milyar, laba 2011 sebesar Rp. 149 Milyar dan 2010 sebesar Rp. 156 Milyar. Atau sekitar Rp.156.623./ Ha di tahun 2014. Sedangkan di tangan petani satu hektar tanah dapat menghasilkan 25 jt pertahun seperti yang terjadi di Wonosobo.

Jika melihat kenyataan-kenyataan yang ada maka pemerinthan Jokowi seharusnya mengkaji ulang keberadaan perhutani dan tata kelola hutan Jawa, Pemerintah harus segera melaksanakan janjinya untuk menyelesaikan Koflik dan menjalankan land Reform sebagaiman ajanji dalam program Nawacita, selagi hal itu tidak dijalankanya oleh pemerintah, maka konflik, kriminalisasi, pembunuhan terhadap petani akan terus berlangsung, namun mereka juga akan semakin melawan pemerintah pungkas Rahmat.#

Upah dipangkas, Buruh Kebun sawit Demo

Demo buruh di kantor PT. SPMN  (10/3). Dok : SEPASI

Palangkaraya,(10/3); sudah dua hari ratusan buruh perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN)-TSH Group Malaysia-, Kotawaringin Timur- Kalteng demo, mereka menolak adanya perubahan sistem pengupahan dari harian menjadi borongan sejak bulan lalu, akibatnya pendapatan buruh mengalami penurunan hingga 50%.

Eryono selaku Ketua Serikat Pekerja Sawit Indoenesia (SEPASI), mencontohkan buruh bagian penyemprotan, sebelumnya mendapatkan upah minimal sesuai UMK (1,9 juta) per bulan dengan waktu kerja 7 jam, maka dengan adanya perubahan sistem pengupahan, pendapatan buruh hanya berkisar 800 – 900 ribu per bulan, bahkan ada yang mendapat kurang dari 500 ribu/bulan. Jadi jika buruh ingin mendapat upah yang setara upah harian (Rp. 84 ribu), maka dia harus bekerja lebih panjang dan lebih berat. dan perubahan sistem pengupahan yang baru ini diberlakukan di semua bagian kerja.

Kondisi ini tentu sangat memberatkan kehidupan para buruh ditengah semakin tingginya harga-harga kebutuhan hidup, dalam satu bulan rata-rata buruh yang berkeluarga membutuhkan biaya hidup mencapai 2 hingga 3 juta, bagaimana mungkin kami bisa hidup kalau upah kami justeru di turunkan.

Belum lagi kami harus membeli sendiri alat kerja maupun alat pelindung diri jika kami butuhkan, pihak perusahaan tidak memberikan fasilitas padahal tempat kerja sangat berbahaya, sekitar dua bulan yang lalu, bu Yohana yang bekerja di bagian pemupukan mengalami kecelakaan kerja, mata sebelah kirinya terkena pupuk cair (gramoxone herbicida) dan tidak bisa lagi untuk melihat. Sampai saat ini belum mendapatkan perawatan yang baik, pihak rumah sakit di Kalimatan menyarankan untuk dirujuk ke Semarang Jawa Tengah, namun pihak perusahan tidak bersedia menanggung biaya keluarga yang mendampingi berobat.

Pak Eryono juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap dinas tenagakerja yang melakukan mediasi, para buruh menilai perwakilan dinas tenagakerja justeru mendukung pihak perusahaan, Meski secara nyata pemberian upah di bawah UMK/UMP oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran pidana sebagaimana tertera dalam pasal 90 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sampai berita ini ditulis negosiasi antara buruh dan pihak perusahaan yang di mediasi oleh dinas tenagakerja setempat belum menghasilkan kesepakatan, dan perundingan akan dilanjutkan kembali besok.

AGRA : Kecam Pembunuhan Petani di Jambi oleh Keamanan PT. WKS

Siaran Pers
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
Atas Pembunuhan Petani di kabupaten Tebo-Jambi
 

Mengecam Pembunuhan yang dilakukan petugas Keamanan PT. Wirakarya Sakti (WKS) Terhadap Indra, Petani Kabupaten Tebo-Jambi!
Menuntut Pihak Kepolisian  Segera Menangkap dan Memproses Pelaku Penganiayaan!
Menuntut Kepada Presiden Jokowi Segera menyelesaikan konflik Agraria dan Menjalankan Program Land Reform Sebagaimana Janji dalam Kampanye!

 
Jakarta, 2 Maret 2015.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam pembunuhan yang dilakukan pihak keamanan PT. Wirakarya Sakti, dan menuntut pihak Kepolisian agar segera manangkap dan menindak para pelaku penganiayaan hingga menyebabkan Indra,  seorang petani di Kabupaten Tebo Jambi tewas.

Selama 4 bulan pemerintahan Jokowi, AGRA mencatat 3 orang petani meninggal, 77 orang di kriminalisasi dan dipenjara, Indra adalah korban ketiga dari pihak petani yang tewas akibat konflik lahan.

Rahmat (Sekjend AGRA) menyampaikan, bahwa Kematian Indra adalah akibat konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. Wirakarya Sakti (WKS), diatas lahan seluas 1500 ha, dimana 500 ha diantaranya telah dikuasai kembali oleh petani dan ditanami tanaman pangan, seperti padi dan palawaji dengan berbagai macamnya.

Pengeniayaan yang menyebabkan tewasnya Indra terjadi pada 27 Februari 2015, ketika korban bersama temannya, Nikc Karim (Walhi Jambi) melintas di pos penjagaan PT. WKS. Mereka hendak masuk menuju ladang pertanian yang berada dalam perkebunan untuk mempersiapkan upacara panen raya yang akan dilakukan pada Esok harinya. Namun keduanya dihadang oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) PT. WKS dan kemudian terjadi pengroyokan terhadap Indra hingga tewas. Jasad Indra sendiri baru ditemukan pada tanggal 28 Februari pukul 09.00 WIB yang lokasinya sekitar 7 km dari tempat kejadian.

Tindakan brutal yang dilakukan oleh petugas keamanan PT. WKS tersebut, adalah cermin kebrutalan dan kesewenang-wenangan PT. WKS, Perkebunan kayu anak perusahaan PT. Sinar mas tersebut yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Kami menghawatirkan, jika konflik agraria tedak segera diselesaikan, maka korban akan terus berjatuhan dipihak petani. Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan seluruh konflik agraria yang ada dan menjalankan Program land reform, sebagaiman yang dijanjikan dalam kampanyenya sebelum menjadi Presiden, Pungkasnya.

Beras Mahal : AGRA Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden

Kenaikan harga beras dipasar hingga mencapai level tertinggi sepanjang pemerintahan di Indonesia, mendorong Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko widodo agar segera mengendalikan harga beras yang terjangkau oleh petani dan masyarakat lainya. berikut adalah surat resmi yang dikirimkan kepada presiden Jokowi.

Kepada YTH
Ir. Joko Widodo
Presiden RI ke 7
Di
Istana Negara Jakarta


Perkenankanlah kami, dari Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) salah satu organisasi tani tingkat Nasional, yang beralamat di Jl. Ketang-Ketang No. 9 Rt. 03/07 Kelurahan Jati, Pulogadung-Jakarta Timur. Menyampaikan suara hati anggota kami dan jutaan petani Indonesia yang kita cintai bersama.

Kami merasa sedih dengan perkembangan penghidupan petani yang kian hari makin sulit, kenaikan harga BBM yang telah Bapak Presiden putuskan masih membawa dampak yang cukup berat bagi petani, tingginya biaya produksi pertanian tidak bisa lagi tergantikan oleh penjualan hasil produk pertanian yang petani hasilkan, meskipun kita semua tahu bahwa harga BBM telah Bapak turunkan sebagian, namun kebutuhan hidup lainya terus mengalami peningkatan dan tarif transportasi juga tidak diturunkan.

Saat ini harga beras dipasar menyebabkan para Ibu menjerit, mereka sulit untuk mendapatkan beras karena harganya yang tinggi, namun mereka harus tetap menyediakan makanan bagi keluarganya.

Bagi petani tingginya harga beras di pasar sama sekali tidak memberi keuntungan, biaya produksi beras petani mencapai Rp. 5.185/kg, Sedangkan pemerintah melalui bulog hanya menetapkan harga beli beras petani Rp. 6.600/kg namun mereka harus membeli beras dipasar hingga Rp. 12.000/kg. Tentu ini sangat merugikan petani kita karena daya belinya akan terus menurun dan hal ini akan meningkatkan inflasi yang tinggi di perdesaan.

Kami berpendapat bahwa Bapak Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara kita. Oleh karena itu Bapak Presiden dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, kami sangat yakin dengan kekuasaan yang Bapak Presiden miliki maka hal ini bisa diatasi. Hemat kami operasi pasar dan menyalurkan jatah Raskin tidak lagi cukup untuk mengatasi masalah masalah tingginya harga beras dan harga - harga kebutuhan pokok rakyat dipasar.

Oleh karena itu Kami mendesak Kepada Bapak Presiden untuk segera menghentikan lonjakan harga beras dan segera menetapkan harga beras yang terjangkau bagi petani dan masyarakat lainnya.

Jika mendasarkan atas Penetapan harga beli beras petani oleh pemerintah melalui pembelian Bolog sebesar Rp. 6.600 per Kg, maka kami mendesak Bapak Persiden bisa menetapkan harga beras dipasar tidak lebih dari Rp. 7.000 per Kg. kami juga berpendapat pemerintah tidak cukup hanya menetapkan harganya saja namun pemerintah harus pula melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung harga beras dipasar.

Lebih jauh, kami berpendapat bahwa masalah pangan di negeri kita ini akan terus terjadi selama kita tidak membangun kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan hanya mampu kita wujudkan jikalau kita menjalankan Reforma Agraria sejati sebagaimana yang bapak Presiden janjikan dalam kampanye sebelum bapak terpilih menjadi Presiden.

Kami sangat yakin, bahwa tak terkendalinya harga beras dipasaran sesungguhnya sangat mungkin diatasi oleh pemerintah. Namun jika ternyata hal ini tidak sanggup diselesaikan, maka kami menilai Bapak presiden telah gagal memimpin pemerintahan Negeri ini.


Salam Hormat.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria
Rahmat Ajiguna
Sekjen