Izin melebihi luas Kalimantan Barat, 26 Desa Audensi dengan BPN

Rabu,25/03/2015, Aparat dan masyarakat dari 26 Desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat melakukan Hearing kepada Kementerian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Barat.

Mereka mendorong adanya pengakuan dan perlindungan Negara terhadap tanah-tanah adat.

Wahyu, Ketua AGRA Kalimantan Barat, menilai bahwa dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 Amandemen II thn 2000, UU tentang Penyelesaian Konflik Hak Ulayat, UU tentang Kehutanan tahun 1999, dan peraturan-peraturan lainnya mengatur Pengakuan dan perlindungan Negara terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. maka sepatutnya Negara harus mengakui dan memberikan perlindungan, namun kanyataanya tidak demikian adanya.

karenanya dalam kesempatan ini kami mengadukan berbagai permasalahan terkait dengan izin-izin yang telah di keluarkan oleh pemerintah, izin yang diberikan untuk keperluan industri ekstraktif saat ini melebih dari total luasan Kalimatan Barat.

Berdasarkan data tata ruang Provinsi Kalimantan Barat, izin yang diberikan telah melebihi luas dari Kalimantan, izin yang sudah dikeluarkan telah mencapai kurang lebih 16 juta ha sedangkan luasan Kalimantan Barat adalah 14,68 juta hektar.tentu kondisi ini angat buruk, dan jika pemerintah tidak untuk melakukan perubahan kebijakan atas masalah ini, maka Wahyu meyakini kondisi di masa depan akan semakin memburuk, dengan demikian masadepan bangsa ini semakin buram dimasa mendatang.

Dalam pertemuan yang berlangsung, masyarakat dan BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen bahwa pertemuan ini tidak hanya formalitas tetapi perlu tindak lanjut, terlebih lagi saat ini banyak kasus yang terjadi diberbagai daerah yang berkaitan dengan persoalan agraria. BPN kanwil propinsi kalbar berkomitmen untuk memprioritaskan persoalan-persoalan yang berkaitan tentang hak kelola masyarakat hukum adat, terlebih masalah ini semakin meningkatkan jumlah konflik di Kalimantan Barat.

BMI Hongkong Meninggal, Kantor MENAKER di Demo

Aksi JBMI di Kantor Menteri Tenaga Kerja

Jakarta, 17/3/2015, Puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mendemo Kantor Kementerian Tenaga kerja di Jl. Gatot Subroto, Mereka  perwakilan dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Asosiasi Tenaga kerja Indonesia (ATKI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Karsiweng koordinator JBMI menyampaikan, unjuk rasa kali ini adalah respon cepat kami sebagai bentuk bela sungkawa sekaligus Protes kami terhadap pemerintah, atas meninggalnya Elis Kurniasih (33) pada Senin, 16 Maret pukul 6.18 PM waktu Hongkong. 

Elis adalah buruh migran asal Bandung yang bekerja di Hongkong. Elis meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit sejak 11 Maret lalu, akibat kejatuhan beton seberat 60 kg di penampungan Boarding house Sun Light Employment Agency di 1/F, On Ning Building, 425 -431 Shu Kuk Street, North Point. 

Elis koma selama 6 hari, Menurut keterangan dokter yang manangani, otak Elis mengalami pembengkakan akibat kehilangan darah, pupil matanya mengalami pembesaran. pihak rumah sakit juga telah mengamputasi kaki Elis  dan sudah tiga kali melakukan operasi, namun nyawa Elis akhirnya tidak tertolong lagi, Saat ini polisi Hong Kong sedang mengadakan penyelidikan penyebab kematian Elis.

Karsiweng menyatakan,  kalau pihaknya tidak akan membiarkan pemerintah lepas tangan, mereka akan terus menuntut kepada pemerintah, sebagaimana yang pernah mereka lakukan dalam kasus Erwiana. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kematian Elis Kurniasih dan segera mengusut tuntas penyebab kematian Elis, pemerintah juga harus memberikan sangsi kepada pihak agensi dengan mencabut izinnya. 

Untuk menghentikan semakin banyak korban, maka pemerintahan Jokowi harus segera menghentikan praktek Swastanisasi perlindungan terhadap buruh migran yang menyebabkan terjadinya perbudakan. pemerintah juga harus mencabut larangan kepada buruh migran untuk melakukan kontrak mandiri. lebih dari ini semua pemerintah harus segera mencabut UUPPTKILN No.39/2004 dan menggantikan dengan UU Perlindungan sejati (langsung) oleh Negara, dan melakukan Ratifikasi konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT.

AGRA : Kematian Elis, (BMI asal Bandung) Menambah Daftar Ketidakmampuan Pemerintah Melindungi Buruh Migran

 Elis dalam perawatan. (dok ATKI HK)

Jakarta, 16/3/2015, Rahmat Ajiguna Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya Elis Kurniasih (33), buruh migran asal Bandung yang bekerja di Hongkong pada Senin, 16 Maret 2015 pukul 6.18 PM waktu Hongkong. 

Kematian Elis selain menambah duka bagi buruh migran dan keluarganya, juga menambah panjang jatuhnya korban dari buruh migran asal Indonesia  akibat ketidakmampuan pemerintah dalam memberi perlindungan.

Kematian Elis disebabkan tertimpa bongkahan semen beton penyangga AC seberat 60 kg di penampungan milik agensi Sun Light Employment di Hong Kong pada 11 Maret 2015 dini hari waktu setempat. 


Rahmat menilai pemerintah harus bertanggungjawab atas kejadian ini. Pemerintah harus segera memfasilitasi pemulangan jenazah dan melakukan pengusutan atas kasus ini, sekaligus meminta pertanggungjawaban pihak agen serta memberikan sanksi tegas kepada agen berupa pencabutan ijinnya. 

Pemerintah juga harus segera memberikan kebebasan kepada buruh migran untuk melakukan kontrak secara mandiri dengan majikan tanpa melalui agen penyalur tenaga kerja, karena sudah terbukti agen hanya melakukan pemerasan terhadap para buruh migran dan tidak memberikan perlindungan apapun. 

AGRA : Persidangan Nenek Asyani, Hukum untuk Simiskin

sumber detik.com

Jakarta Jumat (13/3/2015), Rahmat Ajiguna Sekertaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria-AGRA, menyayangkan proses pengadilan yang dilakukan terhadap Nenek Asyani (63) di PN Situbondo Jawa Timur, karena aduan dari Perum Perhutani adalah bukti hukum berlaku untuk simiskin. 

Pihak Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terlalu memaksakan proses dan sama sekali tidak melihat sisi kemanusiaan, terlebih Nenek Asyani yang telah renta harus mendekan dalam Jeruji besi, penangguhan penahanan terhadap Nenek Asyani ditolak.

Penegakkan hukum di Republik ini semakin tidak bisa dipercaya oleh rakyat, hukum tajam terhadap rakyat kecil, namun tumpul terhadap para penguasa termasuk para koruptor di Negeri ini.

Rahmat menerangkan, kriminalisasi yang dialami oleh Nenek Asyani bukan satu-satunya di lakukan oleh Perhutani, saat ini ada 2 orang di Blora Jawa Tengah mengalami nasib serupa, tindakan Perhutani ini sebenarnya untuk meneror dan menakut-nakuti masyarakat sekitar hutan atau para petani dan pemukim di sekitar hutan Jawa. 

Perhutani tidak hanya melakuka kriminalisasi, mereka juga sering menghilangkan nyawa masyarakat, dalam kurun waktu 1998-2014 sudah 74 orang ditembak dan 34 orang meninggal (Arupa). Karena proses hukum terhadap Nenek Asyani ini harus segera di hentikan dan Nenek Asyani harus segera dibebaskan dari segala tuntutan.

Keberadaan Perhutani sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat khususnya di Pulau Jawa, bahkan bagi Negara sekalipun. Sebagai penguasa tanah 2.426.206 Ha, atau 19 % dari total luas pulau Jawa perhutani hanya menghasilkan laba Rp.380 Miliar tahun 2014, 2013 sebesar Rp. 207 Milyar, laba 2012 sebesar Rp. 202 Milyar, laba 2011 sebesar Rp. 149 Milyar dan 2010 sebesar Rp. 156 Milyar. Atau sekitar Rp.156.623./ Ha di tahun 2014. Sedangkan di tangan petani satu hektar tanah dapat menghasilkan 25 jt pertahun seperti yang terjadi di Wonosobo.

Jika melihat kenyataan-kenyataan yang ada maka pemerinthan Jokowi seharusnya mengkaji ulang keberadaan perhutani dan tata kelola hutan Jawa, Pemerintah harus segera melaksanakan janjinya untuk menyelesaikan Koflik dan menjalankan land Reform sebagaiman ajanji dalam program Nawacita, selagi hal itu tidak dijalankanya oleh pemerintah, maka konflik, kriminalisasi, pembunuhan terhadap petani akan terus berlangsung, namun mereka juga akan semakin melawan pemerintah pungkas Rahmat.#

Upah dipangkas, Buruh Kebun sawit Demo

Demo buruh di kantor PT. SPMN  (10/3). Dok : SEPASI

Palangkaraya,(10/3); sudah dua hari ratusan buruh perkebunan kelapa sawit PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN)-TSH Group Malaysia-, Kotawaringin Timur- Kalteng demo, mereka menolak adanya perubahan sistem pengupahan dari harian menjadi borongan sejak bulan lalu, akibatnya pendapatan buruh mengalami penurunan hingga 50%.

Eryono selaku Ketua Serikat Pekerja Sawit Indoenesia (SEPASI), mencontohkan buruh bagian penyemprotan, sebelumnya mendapatkan upah minimal sesuai UMK (1,9 juta) per bulan dengan waktu kerja 7 jam, maka dengan adanya perubahan sistem pengupahan, pendapatan buruh hanya berkisar 800 – 900 ribu per bulan, bahkan ada yang mendapat kurang dari 500 ribu/bulan. Jadi jika buruh ingin mendapat upah yang setara upah harian (Rp. 84 ribu), maka dia harus bekerja lebih panjang dan lebih berat. dan perubahan sistem pengupahan yang baru ini diberlakukan di semua bagian kerja.

Kondisi ini tentu sangat memberatkan kehidupan para buruh ditengah semakin tingginya harga-harga kebutuhan hidup, dalam satu bulan rata-rata buruh yang berkeluarga membutuhkan biaya hidup mencapai 2 hingga 3 juta, bagaimana mungkin kami bisa hidup kalau upah kami justeru di turunkan.

Belum lagi kami harus membeli sendiri alat kerja maupun alat pelindung diri jika kami butuhkan, pihak perusahaan tidak memberikan fasilitas padahal tempat kerja sangat berbahaya, sekitar dua bulan yang lalu, bu Yohana yang bekerja di bagian pemupukan mengalami kecelakaan kerja, mata sebelah kirinya terkena pupuk cair (gramoxone herbicida) dan tidak bisa lagi untuk melihat. Sampai saat ini belum mendapatkan perawatan yang baik, pihak rumah sakit di Kalimatan menyarankan untuk dirujuk ke Semarang Jawa Tengah, namun pihak perusahan tidak bersedia menanggung biaya keluarga yang mendampingi berobat.

Pak Eryono juga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap dinas tenagakerja yang melakukan mediasi, para buruh menilai perwakilan dinas tenagakerja justeru mendukung pihak perusahaan, Meski secara nyata pemberian upah di bawah UMK/UMP oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran pidana sebagaimana tertera dalam pasal 90 Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sampai berita ini ditulis negosiasi antara buruh dan pihak perusahaan yang di mediasi oleh dinas tenagakerja setempat belum menghasilkan kesepakatan, dan perundingan akan dilanjutkan kembali besok.

AGRA : Kecam Pembunuhan Petani di Jambi oleh Keamanan PT. WKS

Siaran Pers
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
Atas Pembunuhan Petani di kabupaten Tebo-Jambi
 

Mengecam Pembunuhan yang dilakukan petugas Keamanan PT. Wirakarya Sakti (WKS) Terhadap Indra, Petani Kabupaten Tebo-Jambi!
Menuntut Pihak Kepolisian  Segera Menangkap dan Memproses Pelaku Penganiayaan!
Menuntut Kepada Presiden Jokowi Segera menyelesaikan konflik Agraria dan Menjalankan Program Land Reform Sebagaimana Janji dalam Kampanye!

 
Jakarta, 2 Maret 2015.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengecam pembunuhan yang dilakukan pihak keamanan PT. Wirakarya Sakti, dan menuntut pihak Kepolisian agar segera manangkap dan menindak para pelaku penganiayaan hingga menyebabkan Indra,  seorang petani di Kabupaten Tebo Jambi tewas.

Selama 4 bulan pemerintahan Jokowi, AGRA mencatat 3 orang petani meninggal, 77 orang di kriminalisasi dan dipenjara, Indra adalah korban ketiga dari pihak petani yang tewas akibat konflik lahan.

Rahmat (Sekjend AGRA) menyampaikan, bahwa Kematian Indra adalah akibat konflik lahan antara masyarakat dengan pihak PT. Wirakarya Sakti (WKS), diatas lahan seluas 1500 ha, dimana 500 ha diantaranya telah dikuasai kembali oleh petani dan ditanami tanaman pangan, seperti padi dan palawaji dengan berbagai macamnya.

Pengeniayaan yang menyebabkan tewasnya Indra terjadi pada 27 Februari 2015, ketika korban bersama temannya, Nikc Karim (Walhi Jambi) melintas di pos penjagaan PT. WKS. Mereka hendak masuk menuju ladang pertanian yang berada dalam perkebunan untuk mempersiapkan upacara panen raya yang akan dilakukan pada Esok harinya. Namun keduanya dihadang oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) PT. WKS dan kemudian terjadi pengroyokan terhadap Indra hingga tewas. Jasad Indra sendiri baru ditemukan pada tanggal 28 Februari pukul 09.00 WIB yang lokasinya sekitar 7 km dari tempat kejadian.

Tindakan brutal yang dilakukan oleh petugas keamanan PT. WKS tersebut, adalah cermin kebrutalan dan kesewenang-wenangan PT. WKS, Perkebunan kayu anak perusahaan PT. Sinar mas tersebut yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Kami menghawatirkan, jika konflik agraria tedak segera diselesaikan, maka korban akan terus berjatuhan dipihak petani. Presiden Jokowi harus segera menyelesaikan seluruh konflik agraria yang ada dan menjalankan Program land reform, sebagaiman yang dijanjikan dalam kampanyenya sebelum menjadi Presiden, Pungkasnya.

Beras Mahal : AGRA Kirim Surat Terbuka Untuk Presiden

Kenaikan harga beras dipasar hingga mencapai level tertinggi sepanjang pemerintahan di Indonesia, mendorong Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko widodo agar segera mengendalikan harga beras yang terjangkau oleh petani dan masyarakat lainya. berikut adalah surat resmi yang dikirimkan kepada presiden Jokowi.

Kepada YTH
Ir. Joko Widodo
Presiden RI ke 7
Di
Istana Negara Jakarta


Perkenankanlah kami, dari Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) salah satu organisasi tani tingkat Nasional, yang beralamat di Jl. Ketang-Ketang No. 9 Rt. 03/07 Kelurahan Jati, Pulogadung-Jakarta Timur. Menyampaikan suara hati anggota kami dan jutaan petani Indonesia yang kita cintai bersama.

Kami merasa sedih dengan perkembangan penghidupan petani yang kian hari makin sulit, kenaikan harga BBM yang telah Bapak Presiden putuskan masih membawa dampak yang cukup berat bagi petani, tingginya biaya produksi pertanian tidak bisa lagi tergantikan oleh penjualan hasil produk pertanian yang petani hasilkan, meskipun kita semua tahu bahwa harga BBM telah Bapak turunkan sebagian, namun kebutuhan hidup lainya terus mengalami peningkatan dan tarif transportasi juga tidak diturunkan.

Saat ini harga beras dipasar menyebabkan para Ibu menjerit, mereka sulit untuk mendapatkan beras karena harganya yang tinggi, namun mereka harus tetap menyediakan makanan bagi keluarganya.

Bagi petani tingginya harga beras di pasar sama sekali tidak memberi keuntungan, biaya produksi beras petani mencapai Rp. 5.185/kg, Sedangkan pemerintah melalui bulog hanya menetapkan harga beli beras petani Rp. 6.600/kg namun mereka harus membeli beras dipasar hingga Rp. 12.000/kg. Tentu ini sangat merugikan petani kita karena daya belinya akan terus menurun dan hal ini akan meningkatkan inflasi yang tinggi di perdesaan.

Kami berpendapat bahwa Bapak Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Negara kita. Oleh karena itu Bapak Presiden dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah ini, kami sangat yakin dengan kekuasaan yang Bapak Presiden miliki maka hal ini bisa diatasi. Hemat kami operasi pasar dan menyalurkan jatah Raskin tidak lagi cukup untuk mengatasi masalah masalah tingginya harga beras dan harga - harga kebutuhan pokok rakyat dipasar.

Oleh karena itu Kami mendesak Kepada Bapak Presiden untuk segera menghentikan lonjakan harga beras dan segera menetapkan harga beras yang terjangkau bagi petani dan masyarakat lainnya.

Jika mendasarkan atas Penetapan harga beli beras petani oleh pemerintah melalui pembelian Bolog sebesar Rp. 6.600 per Kg, maka kami mendesak Bapak Persiden bisa menetapkan harga beras dipasar tidak lebih dari Rp. 7.000 per Kg. kami juga berpendapat pemerintah tidak cukup hanya menetapkan harganya saja namun pemerintah harus pula melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung harga beras dipasar.

Lebih jauh, kami berpendapat bahwa masalah pangan di negeri kita ini akan terus terjadi selama kita tidak membangun kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan hanya mampu kita wujudkan jikalau kita menjalankan Reforma Agraria sejati sebagaimana yang bapak Presiden janjikan dalam kampanye sebelum bapak terpilih menjadi Presiden.

Kami sangat yakin, bahwa tak terkendalinya harga beras dipasaran sesungguhnya sangat mungkin diatasi oleh pemerintah. Namun jika ternyata hal ini tidak sanggup diselesaikan, maka kami menilai Bapak presiden telah gagal memimpin pemerintahan Negeri ini.


Salam Hormat.
Aliansi Gerakan Reforma Agraria
Rahmat Ajiguna
Sekjen